Jakarta
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga: Gibran Akan Kesulitan Tangani Kawasan Aglomerasi Jika Terpilih Jadi Wapres
Arsip Foto - Bendera Merah Putih raksasa berkibar di tugu Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 27 November 2014. Pengibaran bendera merah putih raksasa ini dalam rangka gladi kotor acara Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
ORBITINDONESIA.COM - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, Gibran Rakabuming Raka akan kesulitan menangani Kawasan Aglomerasi jika terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Dengan pengalaman atau jam terbatas, Gibran akan kesulitan menangani masalah di Jabodetabek di bawah dewan tersebut," kata Nirwono Yoga kepada wartawan di Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.
Menurut Nirwono Yoga, dalam Pasal 51 RUU DKJ disebutkan bahwa pembangunan Daerah Khusus Jakarta akan disinkronkan dengan kawasan aglomerasi.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Berkonsolidasi dengan Relawan Bolonemase: Persiapan Hadapi Pilkada 2024
Kawasan tersebut meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
Yoga menuturkan, jika nantinya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diketuai oleh wakil presiden diwujudkan, maka sebaiknya melihat rekam jejak kinerja sebelumnya.
Dia menyebutkan contoh, ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla, penanganan banjir terbilang dapat teratasi dengan kerja sama kementerian dan kepala daerah setempat.
Baca Juga: Cukup Fantastis, Prabowo-Gibran Raih Lebih Sejuta Suara Sesuai Pleno KPU Karawang
Sedangkan Gibran baru memiliki pengalaman Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah). "Kemampuan individu orangnya yang menentukan keberhasilan, bukan jabatannya," tegasnya.
Karena itu, dia meminta agar siapapun pemimpin Jakarta pasca Ibu Kota Negara (IKN) mampu memahami dengan cermat masalah pokok atau prioritas di Jakarta maupun sekitarnya, untuk menjembatani kesamaan penanganan permasalahan dan kepastian yang diambil.
Dia menolak adanya wacana yang mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden dalam RUU DKJ.
Baca Juga: Hasyim Asy'ari: KPU Sahkan Suara Prabowo-Gibran Unggul di Bali pada Rekap Nasional
"Gubernur dan wakil gubernur harus dipilih melalui pilkada bukan ditunjuk Presiden agar warga dapat menentukan pilihannya demi membawa Jakarta lebih baik," ujarnya.
Sumber: Antara