ORBITINDONESIA.COM - Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) selama Pemilu 2024.

Hal ini ditegaskan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun ketika membuka rapat koordinasi pengadilan, kementerian hukum dan hak asasi manusia, kejaksaan, kepolisian, plus KPU, Bawaslu, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dilkumjakpol Plus) Selasa 30 januari 2024 di Jakarta.

Dalam forum rapat itu, Ibnu Chudun berharap ada kepastian hukum kepada 14.762 orang warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan tersebar di 56 TPS, di 3 Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Baca Juga: Ibnu Chuldun Pimpin Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Petugas pemasyarakatan yang adalah aparatur sipil negara (ASN) dari Kemenkumham, tambah Ibnu Chuldun, wajib menjunjung tinggi asas netralitas sesuai Surat Edaran Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal tentang Penyampaian Ketentuan terkait Netralitas ASN dan PPNPN di Lingkungan Kemenkumham dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menjaga netralitas ini, katanya, Satgas telah melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkumham DKI Jakarta.

Ibnu Chuldun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak memberi dukungan penyelenggaraan Pemilu di Lapas/Rutan/LPKA di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Baca Juga: Hari Bakti Imigrasi ke-74, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Beri Dukungan Penuh

“Pesan saya kepada seluruh jajaran untuk tetap menjalin dan memperkuat sinergisitas kepada seluruh aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan,” tuturnya.

Rapat koordiasi Dilkumjakpol Plus ini dihadiri oleh hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Singgih Budi Prakoso), Kasubbag Binlat Ops Polda Metro Jaya (Kompol Saifudin Ali Mursaleh), Koordinator di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Arya Wicaksana), Ketua KPO Provinsi DKI Jakarta (Wahyu Dinata), Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu (Benny Sabdo), Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta (Budi Awaluddin) dan pimpinan tinggi pratama serta Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. ***