Kolier L. Haryanto: Giuseppe Garibaldi - Defense Economics dan Paradoks Perdamaian
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Cafe
ORBITINDONESIA.COM - Ada satu pertanyaan sederhana dalam defense economics yang sering luput dari perdebatan publik: kapan sebuah hibah berhenti menjadi hadiah dan mulai menjadi kewajiban fiskal?
Pertanyaan ini mendesak setelah DPR menyetujui penerimaan kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Pada 20 Juli 2026, Komisi I DPR menyetujui hibah tersebut dengan nilai tercatat resmi sebesar €54.022.426,67. Sehari kemudian, persetujuan itu dikukuhkan dalam Rapat Paripurna.
Angka puluhan juta euro itu memang tampak besar untuk sebuah barang "gratis". Namun, dalam ekonomi pertahanan, harga akuisisi hanyalah ujung gunung es. Harga sesungguhnya tersembunyi di bawah permukaan air.
Yang harus dihitung adalah lifecycle cost: biaya pengoperasian, bahan bakar, pemeliharaan rutin, suku cadang langka, pelatihan personel, modernisasi sistem, infrastruktur pelabuhan, hingga biaya pensiun (disposal).
Ini bukan sekadar teori akademis. U.S. Government Accountability Office (GAO), dalam laporannya tahun 2026, mencatat bahwa biaya operating and support secara historis dapat mencapai 70 persen dari total biaya siklus hidup sistem persenjataan. Artinya, membeli platform hanyalah pembelian tiket masuk; merawatnya adalah tagihan bulanan yang tak pernah berhenti.
Kasus Garibaldi menjadi semakin kompleks karena ini bukan kapal baru. Diluncurkan pada 1985, kapal ini telah melayani Angkatan Laut Italia selama lebih dari empat dekade sebelum akhirnya dipensiunkan. The National Interest melaporkan bahwa Italia menghabiskan sekitar €5 juta per tahun hanya untuk mempertahankannya agar tetap layak operasi menjelang pensiun.
Maka, ungkapan anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin terasa sangat relevan: "Tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis."
Namun, debat "mahal atau murah" terlalu sederhana. Kita perlu memeriksa setidaknya tiga paradoks yang melekat pada keputusan ini.
Pertama, Paradoks Usia.
Garibaldi adalah warisan era Perang Dingin. Italia telah menggantikannya dengan kapal serbu amfibi Trieste yang lebih modern. Indonesia tidak menerima blank sheet untuk dibangun dari nol, melainkan sebuah platform dengan sejarah operasional panjang dan kelelahan material (material fatigue) yang pasti ada.
Bukan berarti kapal ini tidak berguna. Justru sebaliknya: aset tua masih memiliki nilai strategis jika biaya mempertahankan kemampuannya lebih rendah daripada membangun kemampuan serupa dari nol. Di sinilah defense economics bekerja. Pertanyaannya bukan "berapa harga kapalnya?", melainkan "berapa biaya tahunan untuk menghasilkan satu unit kemampuan militer tertentu dari kapal ini?" Jika jawabannya efisien, maka usia bukan halangan. Jika tidak, itu adalah beban.
Kedua, Paradoks Doktrin.
Selama bertahun-tahun, TNI AL berpegang pada konsep green-water navy – fokus pada pertahanan perairan dekat pantai dan kepulauan. Ini sesuai dengan karakter geografis Indonesia. Namun, doktrin itu sedang bergeser.
Pada Oktober 2025, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa TNI AL bergerak bertahap menuju blue-water navy (angkatan laut samudra). Dalam penjelasannya, kapal induk tidak ditujukan untuk invasi, tetapi untuk diplomasi maritim, port visit, Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan bantuan kemanusiaan.
Ini penting. Karena itu, perdebatan yang tepat bukan lagi "Indonesia perlu kapal induk atau tidak?", melainkan:
Kemampuan apa yang hendak dibeli Indonesia melalui Garibaldi, dan apakah ini cara paling efisien untuk mencapainya?
Jika tujuannya adalah power projection (proyeksi kekuatan), konsekuensinya adalah kebutuhan ekosistem armada pendukung, logistik jarak jauh, interoperabilitas, dan pelatihan yang jauh lebih kompleks dan mahal. Jika tujuannya adalah bantuan kemanusiaan, indikator keberhasilannya harus berbeda. Kapal ini tidak boleh sekadar menjadi simbol kejayaan masa lalu; ia harus menjadi alat yang presisi untuk tujuan masa depan.
Ketiga, Paradoks Perdamaian.
Inilah dimensi yang sering hilang. Di Peace Cafe, saya sering menemukan bahwa keamanan dan perdamaian dianggap berada di sisi berlawanan. Padahal, pertahanan yang kredibel adalah instrumen pencegahan konflik (deterrence).
Namun, pertahanan yang tidak dikelola dengan disiplin fiskal justru dapat menciptakan kerentanan baru: anggaran negara terserap habis untuk mempertahankan satu platform raksasa, sementara kebutuhan dasar rakyat atau sektor pertahanan lain yang lebih mendesak kehilangan ruang fiskal.
Setiap rupiah pertahanan harus menghasilkan capability (kemampuan), bukan sekadar asset (aset mati).
Garibaldi berpotensi menjadi laboratorium bergerak bagi operasi laut jarak jauh, pendidikan awak kapal, pengembangan budaya pemeliharaan (maintenance culture), serta penguatan industri pertahanan nasional. DPR telah menekankan bahwa hibah ini harus disertai kesiapan doktrin, SDM, dan industri. TNI AL juga telah menyiapkan 100 personel untuk pelatihan di Italia.
Nilai terbesar Garibaldi mungkin bukan pada besi yang kita terima, tetapi pada pengetahuan (know-how) yang dapat kita serap.
Karena itu, saya tidak melihat ini sebagai soal menerima atau menolak. Ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi:
1. Transparansi Lifecycle Cost. Pemerintah wajib membuka data rinci biaya operasi, pemeliharaan, suku cadang, hingga estimasi biaya akhir masa pakai. Tanpa data ini, pembengkakan biaya akan sulit dikendalikan, sebagaimana diperingatkan GAO.
2. Kejelasan Misi. Apakah Garibaldi adalah platform tempur, platform pelatihan strategis, atau sarana OMSP? Jawaban ini menentukan alokasi anggaran pasca-kedatangan.
3. Evaluasi Berkala dengan Exit Strategy. Jangan mengikat negara selamanya. Tetapkan milestones: evaluasi setelah 3, 5, dan 10 tahun. Jika manfaat strategis lebih kecil daripada biaya perawatan, negara harus memiliki keberanian untuk melakukan exit strategy (pensiun dini atau alih fungsi).
Itulah disiplin ekonomi pertahanan.
Giuseppe Garibaldi – nama yang diambil dari tokoh penyatu Italia –mengingatkan kita bahwa simbol hanya berguna jika memiliki tujuan yang jelas. Indonesia boleh memiliki kapal induk. Tetapi jangan sampai kita hanya memiliki kapal tanpa ekosistem, teknologi tanpa budaya perawatan, atau simbol kekuatan tanpa strategi.
Kapal gratis boleh datang. Tetapi perdamaian tidak pernah gratis.
Perdamaian membutuhkan pertahanan yang kredibel, diplomasi yang aktif, dan –yang sering terlupakan – anggaran negara yang dihitung dengan sangat hati-hati.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kapal perang bukanlah seberapa megah ia terlihat di dermaga. Melainkan seberapa besar keamanan yang mampu ia hasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh rakyat. ***
