Konsolidasi Pendidikan Sumsel: Revitalisasi Sekolah dan SPM Tanpa Tumpang Tindih
ORBITINDONESIA.COM – Konsolidasi pendidikan Sumsel kembali disorot saat Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menegaskan pusat dan daerah harus berhenti saling tumpang tindih kewenangan. Ia meminta program prioritas seperti revitalisasi sekolah, SPM pendidikan, digitalisasi, dan Makan Bergizi Gratis benar-benar terasa di ruang kelas, bukan hanya di laporan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Di BPMP Sumsel, forum Konsolidasi Daerah dibuka dengan pesan yang sederhana namun menohok: sinkronisasi kewenangan adalah prasyarat akuntabilitas. Pemerintah provinsi dan 17 kabupaten/kota menandatangani komitmen bersama untuk mengawal program Kemendikdasmen. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Di atas kertas, konsolidasi tampak rapi karena semua pihak duduk dalam satu meja. Di lapangan, Mondyaboni mengingatkan APBD sedang menyesuaikan sehingga bantuan pusat untuk revitalisasi sekolah masih sangat dibutuhkan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Masalahnya bukan semata kekurangan niat, melainkan risiko kebijakan yang terpecah di level pelaksana. Ketika provinsi dan kabupaten/kota berbeda tafsir tentang SPM pendidikan, layanan minimum mudah berubah menjadi target administratif. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Atip menyebut anggaran revitalisasi hampir Rp90 triliun untuk sekitar 71.000 satuan pendidikan, angka yang menuntut pengawasan berlapis. Ia menekankan kewenangan dan tanggung jawab harus “konvergen”, karena tumpang tindih membuat tidak ada pihak yang benar-benar bisa dimintai pertanggungjawaban. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Peringatan Atip tentang gedung “miring” setelah proyek selesai adalah kritik pada budaya serapan dan pelaporan. Ia juga menyinggung ironi sekolah rusak berat yang justru hanya mendapat pembangunan toilet, seolah kebutuhan belajar bisa ditunda. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Winner Jihad Akbar menempatkan Konsolda sebagai alat menyamakan pemahaman SPM pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menyebut pengawalan juga menyasar revitalisasi, digitalisasi, dan Makan Bergizi Gratis agar kebijakan pusat tidak terputus di akar rumput. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Di titik ini, kunci mutu bukan hanya dana, melainkan desain kontrol dan indikator yang tepat. Jika indikator hanya mengejar jumlah paket pekerjaan atau jumlah sekolah penerima, kualitas bangunan dan keselamatan siswa bisa tersisih. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Pada sisi pembelajaran, Atip mendorong “Deep Learning” agar kelas lebih bermakna dan menuntut penguasaan materi dari guru. Namun dorongan pedagogi akan timpang bila ruang belajar masih memakai bangku “era 1970-an” atau bahkan meminjam dari pos satpam. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Kunjungan ke SDN 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, dan SMA Negeri 21 Palembang menunjukkan pemerintah ingin melihat bukti, bukan narasi. Langkah ini penting, tetapi tetap perlu mekanisme tindak lanjut yang transparan agar temuan lapangan tidak berhenti sebagai dokumentasi kunjungan. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Konsolidasi pendidikan Sumsel seharusnya dibaca sebagai koreksi atas pola lama: program besar sering menang di spanduk, kalah di detail. Ketika pusat dan daerah sama-sama merasa “punya kewenangan”, celah ini kerap melahirkan proyek yang selesai secara administrasi namun rapuh secara fungsi. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Komitmen bersama akan berarti jika disertai disiplin data dan keterbukaan progres, termasuk kualitas konstruksi dan pemenuhan SPM pendidikan. Publik perlu tahu apa yang dibangun, standar apa yang dipakai, siapa pengawasnya, dan apa sanksinya bila kualitas tidak sesuai. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Program prioritas seperti digitalisasi dan Makan Bergizi Gratis juga rentan menjadi “daftar belanja” bila tidak diikat pada hasil belajar dan kesehatan siswa. Ukuran keberhasilan semestinya bergeser dari jumlah perangkat atau paket makan, menuju perubahan perilaku belajar, kehadiran, dan capaian literasi-numerasi. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Di atas semuanya, revitalisasi fisik dan pendalaman belajar harus berjalan beriringan, bukan bergantian. Sekolah yang aman membuat guru berani bereksperimen, dan pembelajaran yang hidup membuat investasi bangunan tidak menjadi monumen kosong. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Pesan Atip tentang kewenangan yang konvergen adalah inti dari konsolidasi: siapa melakukan apa, dengan standar apa, dan bagaimana publik bisa memeriksa hasilnya. Tanpa itu, Rp90 triliun bisa berubah menjadi angka besar yang tidak pernah benar-benar menyejahterakan ruang kelas. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
Sumsel kini punya momentum, karena komitmen sudah ditandatangani dan sorotan sudah diberikan pada titik rawan kualitas. Pertanyaannya tinggal satu: apakah konsolidasi ini akan melahirkan sekolah yang lebih kokoh dan pembelajaran yang lebih dalam, atau hanya menambah rapat yang rapi di atas kertas. (Orbit dari berbagai sumber, 23 September 2026)
