Mereka bisa kelompok HIV miskin, kelompok miskin di daerah pedalaman, kelompok miskin kota, masyarakat adat, kelompok miskin di dunia prostitusi, kelompok korban narkoba, anak korban perkawinan anak, anak korban perkosaan, kelompok masyarakat agama-agama lokal, dan kelompok marginal lainnya.

Tentu masing-masing kelompok punya kekhasan karena "kemarginalan" yang tidak persis sama.

Tapi mendengarkan, memperhatikan, memasukkan pengalaman kelompok tersebut menjadi sangat penting untuk "menyempurnakan" rancangan kebijakan yang berbasis dari data kelompok yang tereksklusi. Sehingga konsep inklusi yang disuarakan bisa benar-benar inklusi, bukan hanya slogan politik belaka.

Kalau persoalan inklusi mampu dibongkar dengan benar dan pengalaman kelompok paling termarginal itu dapat didengar dan dirumuskan dalam kebijakan sampai di tingkat desa, maka dapat dipastikan capaian SDGs maupun Indonesia Emas 2045 akan tercapai.

Baca Juga: Beri Penghormatan Terakhir, Dirjenpas Reynhard Silitonga Pimpin Upacara Pemakaman Almarhum Handoyo Sudradjat

Akhirnya uang negara tidak habis untuk hal yang "sia-sia" yang sebenarnya bisa dicegah atau dialokasikan ke hal yang penting, misalnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Kalau setiap warga punya kualitas baik, maka akan maksimal berkontribusi dalam pembangunan. Karena setiap warga mampu berkarya, tanpa hambatan diskriminasi. Akhirnya memiliki kemampuan membayar pajak sebagai kas negara.

Sehingga kami dari LSM Suara Kita tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan uang dan sumberdaya manusia untuk membantu para transgender miskin di Indonesia untuk dapat akses KTP, maupun jaminan sosial.

Karena setiap transgender sudah bisa berdaya untuk dirinya sendiri, tanpa ada hambatan diskriminasi untuk berkarya. Begitu juga kelompok-kelompok marginal lainnya.

Aku percaya dan yakin, setiap dari kita yang begitu cinta pada negeri ini merindukan situasi itu. Indonesia Emas!