Oleh Krista Riyanto

ORBITINDONESIA.COM – Kerja kerakyatan yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bawah kepemimpinan Yasonna H Laoly layak ditiru oleh kementerian dan lembaga lainnya.

Kemenkumham yang dioperasionalkan oleh Kanwil Kemenkumham di setiap provinsi menunjukkan kinerja merakyat dan mencerahkan di sektor hukum dan hak asasi manusia.

Salah satu yang menonjol adalah layanan penyuluhan, keimigrasian, kekayaan intelektual yang memberi sumbang sih kepada masyarakat.

Baca Juga: Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Surabaya

Ambilah contoh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta di bawah kendali Ibnu Chuldun, hampir setiap pekan menerjunkan tim penyuluh hukum ke kelurahan dan sekolah.

Di situ, tim penyuluh memberi materi penyuluhan tentang hukum waris, pernikahan, anti kekerasan dalam rumah tangga, bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, sampai hak asasi mantan narapidana.

Dalam layanan keimigrasian, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga tak kalah bagusnya. Mereka membuka layanan secara online yang sederhana sehingga mudah diakses oleh semua kalangan.

Bahkan dalam hari-hari tertentu, Imigrasi juga membuka layanan paspor istimewa dengan membuka gerai-gerai yang lebih dekat dengan warga masyarakat.

Baca Juga: Aktivitas Sehat dan Ceria Ibnu Chuldun dan Pegawai Kanwil Kemenkumham DKI di Lomba 17-an dalam Jepretan

Kemenkumham juga aktif memberi layanan untuk kekayaan intelektual khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di hari jadinya ke-78, Kemenkumham juga menyelenggarakan penyuluhan hukum serentak di 78 titik di seluruh penjuru Indonesia, Rabu 2 Agustus 2023. 

Khusus Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sendiri ambil bagian menggelar penyuluhan hukum serentak di 15 kelurahan, melibatkan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.

Bukti kinerjanya yang baik ini, Kemenkumham Rabu 17 Mei 2023 di Jakarta meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena memiliki kinerja anggaran yang baik sepanjang 2022.

Baca Juga: Ibnu Chuldun Beri Penghargaan kepada 11 Pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI yang Purnabakti

Kemenkumham juga menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku instansi dengan tata kelola pengadaan aparatur sipil negara (ASN) terbaik.

Unrtuk urusan keuangan, Kemenkumham menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2022. Opini WTP ini adalah pencapaian ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada kinerja internal Kemenkumham yang kemudian terwujud juga dalam bentuk kinerja eksternal dalam melayani masyarakat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

Nah, seandianya kerja kerakyaktan Kemenkumham ini diikuti oleh kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, niscaya pemerintahan Presiden Joko Widodo bertambah hebat lagi.

Baca Juga: Hari Libur Minggu, Ibnu Chuldun Bersama Jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Buka Legal Expo Car Free Day

Ambil contoh misalnya Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kementerian dan lembaga tadi mestinya menunjukkan kerja kerakyatan lebih menyentuh lagi.

Untuk Kementerian Kesehatan misalnya, mesti lebih banyak menurunkan penyuluh kesehatan sampai ke tingkat kelurahan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok, mengonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, serta membudayakan hidup sehat dengan berolahraga.

Edukasi kesehatan ini penting untuk menekan buruknya kualitas hidup masyarakat akibat penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan stroke karena rendahnya edukasi kesehatan dari pemerintah kepada warga.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Didampingi Ibnu Chuldun Resmikan Graha FKI di Lingkup Kanwil Kemenkumham DKI dalam Jepretan

Buruknya kualitas kesehatan masyarakat ini tentu akan mengurangi produktivitas kerja dan membengkakan anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

Sedangkan lembaga BKKBN juga mesti banyak turun ke bawah untuk menyuluh masyarakat akan arti pentingnya mencegah pernikahan dini dan memiliki anak sesedikit mungkin.

Sekarang ini, negeri kita sedang darurat ledakan populasi akibat tingginya angka pernikahan dini dan jumlah anak yang banyak.

Ledakan populasi penduduk ini akan memberi beban besar kepada negara untuk menyediakan pangan, biaya kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Baca Juga: Lengkapi ASN Kanwil Kemenkumham DKI dengan Ilmu Beladiri, Ibnu Chuldun Gandeng Federasi Kempo

Dan, Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu membuat kerja kerakyatan yang tak kalah pentingnya untuk menanggulangi pengangguran di kalangan angkatan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mesti membuat terobosan untuk memudahkan angkatan kerja meraih pekerjaan khususnya di luar negeri.

Banyak sekali angkatan kerja yang tidak tahu atau tidak bisa mengakses informasi lapangan kerja, khususnya di luar negeri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding lapangan kerja di dalam negeri.

Kerja-kerja kerakyatan dari kementerian dan lembaga dalam melayani masyarakat sangat dinanti-nanti agar negeri ini terus melaju lebih cepat. ***