"Kami berada di ujung pertempuran di Myanmar," kata Don dalam wawancara dengan media lokal. "Kita harus berjuang melawan kejahatan, perdagangan senjata, dan perdagangan narkoba, sementara negara lain tidak menderita seperti kita."

Baca Juga: FIFA Matchday: Mbak Rara Muncul di Kala Hujan Deras Guyur GBK Jadi Sorotan Netizen

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menolak undangan Don, mengutip upaya yang sedang dilakukan oleh Jakarta dan kantor utusan khusus ASEAN untuk Myanmar untuk "mencapai dialog inklusif" dengan semua pihak dalam konflik.

“Penting bagi kita untuk menjaga momentum yang ada sambil mengingat bahwa menteri luar negeri ASEAN akan bertemu dan membahas lebih lanjut pada pertemuan kita di Jakarta, dalam waktu kurang dari empat minggu,” tulis Marsudi dalam surat kepada Don tertanggal 15 Juni.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan terlibat dengan rezim militer di pertemuan puncak atau tingkat menteri adalah "prematur".

Baca Juga: FIFA Matchday: Indonesia Melawan Argentina, Garuda Melawan Buat Sang Juara Dunia Menang dengan Susah Payah

Thailand memiliki hak prerogatif ekonomi di Myanmar, khususnya pipa gas yang menyediakan sekitar 15 persen kebutuhan gas Thailand.

Perdagangan, baik legal maupun ilegal, terus berlanjut di sepanjang perbatasan karena perang saudara dan sanksi Barat melumpuhkan perekonomian Myanmar.

“Dengan perbatasan yang panjang, Thailand tidak punya pilihan selain bergaul dengan apa yang masih menjadi satu-satunya kekuatan terpenting di Myanmar. India berada di posisi yang sama,” kata Bilahari Kausikan, mantan sekretaris tetap kementerian luar negeri Singapura.

Namun para kritikus mempertanyakan tindakan pemerintah sementara Thailand, yang dipimpin oleh pensiunan jenderal Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan.