"The Great Prabowo" Pada Percaturan Diplomasi Dunia: Mendayung di Antara 4 Karang – AS, Israel, BRICS, dan NATO
Analisis Micro Brief Team CNRS
ORBITINDONESIA.COM - Politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan berdiri di atas fondasi "bebas aktif" yang dirumuskan Mohammad Hatta pada 1948 melalui metafora "mendayung di antara dua karang".
Doktrin ini lahir untuk menavigasi Perang Dingin tanpa terjebak pada blok Amerika Serikat atau Uni Soviet. Memasuki dekade ketiga abad 21, lanskap geopolitik global tidak lagi bipolar melainkan multipolar dengan kemunculan poros-poros kekuatan baru.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, doktrin klasik tersebut mengalami reinterpretasi menjadi "mendayung di antara empat karang": Amerika Serikat, Israel, BRICS, dan NATO. Keempat entitas ini merepresentasikan kutub kepentingan yang sering bertabrakan secara ideologis, ekonomi, maupun militer.
Ketua Komisi I DPR menyebut Prabowo benar-benar menjalankan strategi ini ketika Indonesia aktif membangun hubungan simultan dengan kekuatan Barat dan blok Selatan Global.
Prabowo sendiri menegaskan kembali garis bebas aktif dalam pidato Maret 2026: "Kita berada di jalur bebas aktif, nonblok. Kita tidak ingin ikut blok mana pun. Kita menghormati semua kekuatan". Pernyataan ini bukan retorika kosong, melainkan pijakan operasional untuk menempatkan Indonesia sebagai "swing state" yang punya daya tawar di tengah kompetisi hegemoni global.
Poin pertama yang menguji doktrin ini adalah ancaman bom nuklir. Konflik AS-Israel dengan Iran pada awal 2026 mencapai titik eskalasi tertinggi sejak 2024. Serangan gabungan AS-Israel pada Februari 2026 menghantam enam situs terkait senjata nuklir Iran, termasuk fasilitas metalurgi, riset bahan peledak, dan neutronik. Lembaga riset internasional menilai serangan tersebut berhasil memperpanjang waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat bom, namun tidak menghentikan program sepenuhnya.
Situasi ini menempatkan Indonesia dalam dilema strategis. Pada Januari 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Iran, China, dan Rusia. Di sisi lain, Februari 2026 Prabowo terbang ke Washington untuk negosiasi dagang dan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Artinya, Indonesia harus bicara soal non-proliferasi dengan AS, sekaligus menjaga solidaritas BRICS yang menampung Teheran.
Peran Prabowo kemudian muncul sebagai "bridging power". Ia mendorong BRICS memiliki mekanisme keuangan alternatif melalui New Development Bank untuk mengurangi dominasi IMF, namun tidak memutus komunikasi dengan Washington. Bahkan Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan Dewan Perdamaian, meski banyak analis menilai dewan itu berpotensi melegitimasi kepentingan AS-Israel di Gaza karena bukan mandat resmi PBB.
Risiko terbesar dari posisi ini adalah ketika AS menuntut "no enrichment" sebagai syarat damai dengan Iran. Sebagai anggota BRICS, Indonesia dituntut membela hak Iran mengembangkan energi nuklir sipil. Namun sebagai penandatangan NPT dan negara non-nuklir, Indonesia juga punya kewajiban moral mencegah proliferasi. Ketegangan inilah yang menguji kedalaman strategi "empat karang".
Poin kedua adalah potensi Perang Dunia Ketiga di penghujung konflik Israel dengan Lebanon, Hizbollah, dan Iran. Sepanjang 2026, Israel melancarkan serangan ke Lebanon Selatan setelah Hizbollah menembakkan roket balasan atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran. Tel Aviv bahkan mengancam menyerang bandara Beirut jika Hizbollah terlibat langsung dalam perang AS-Iran.
Pemerintah Lebanon di bawah PM Nawaf Salam secara tegas melarang Hizbollah melakukan aktivitas militer dan meminta semua senjata diserahkan kepada negara. Publik Lebanon pun menyalahkan Hizbollah karena menyeret negara ke ambang perang regional. Di tengah situasi ini, AS menggelar perundingan damai Israel-Lebanon tahap ketiga di Washington, menunjukkan konflik sudah bergeser dari lokal ke internasional.
Prabowo merespons dengan diplomasi ganda. Juli 2025 ia hadir di KTT BRICS Rio de Janeiro sebagai anggota baru, menegaskan komitmen pada tatanan multipolar. Bersamaan itu, ia membangun konsensus dengan AS soal Dewan Perdamaian Gaza. Langkah ini mencerminkan "non-blok pragmatis": masuk BRICS untuk memperluas pasar ekonomi 45% populasi dunia, namun tetap membuka kanal dengan NATO dan AS untuk stabilitas kawasan.
Bahaya WW3 sangat nyata jika Selat Hormuz ditutup akibat perang Iran-AS. Prabowo sendiri mengakui "hampir seluruh Timur Tengah terkena" dan dunia sudah menjadi "kecil" sehingga dampaknya langsung ke Indonesia. Hizbollah telah menyatakan tidak netral dan siap membela Iran. Jika eskalasi berlanjut, "empat karang" bisa bertabrakan dan memaksa Indonesia memilih, situasi yang dihindari doktrin Hatta.
Poin ketiga adalah pertarungan Pax Americana versus Pax Sinica. Pax Americana adalah tatanan pasca-PD II dengan AS sebagai hegemon, ditopang demokrasi liberal dan sistem Bretton Woods. Pax Sinica adalah tatanan alternatif dipimpin China, dengan proyek koridor ekonomi, New Development Bank, dan model pembangunan non-Barat. BRICS menjadi kendaraan utama Pax Sinica.
Prof. Chu Yun-han menyebut transisi kedua Pax ini akan berlangsung "bertahun-tahun bahkan dekade". China unggul di perdagangan, investasi, dan energi, tetapi persaingan dengan AS masih sangat rawan di bidang keamanan, teknologi militer, dan keuangan. Inilah yang disebut "Kindleberger Trap": tidak ada satu hegemon yang mampu menyediakan barang publik global secara penuh.
Di sinilah Indonesia era Prabowo memosisikan diri sebagai "bandul poros alternatif". Dengan masuk BRICS, Indonesia tidak anti-Barat. Negosiasi dagang dengan AS dan jabatan di Dewan Perdamaian membuktikan Jakarta tidak mau tersandera satu blok. Namun jebakan Thucydides mengintai: ketika China terus merombak tatanan internasional, AS tidak akan diam. Indonesia bisa terjepit antara sistem dolar dan yuan.
Sintesis dari "empat karang" terlihat dari peta kepentingan. Terhadap AS, Indonesia butuh investasi dan teknologi pertahanan. Terhadap Israel, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik tetapi terlibat dalam solusi Gaza demi stabilitas Timur Tengah. Terhadap BRICS, Indonesia mengejar pasar dan pendanaan infrastruktur. Terhadap NATO, Indonesia mencari modernisasi alutsista tanpa harus jadi anggota. Semua dijalankan bersamaan.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa "The Great Prabowo" sedang menjalankan "Neo-Bebas Aktif" yang lebih proaktif dari era Hatta. Indonesia tidak lagi sekadar menghindari blok, tapi menjadi jembatan yang menciptakan opsi.
Inilah "Pax Indonesiana" mini: menjadi swing state global. Keberhasilannya bergantung pada tiga syarat utama: konsistensi narasi bebas aktif, diversifikasi ekonomi agar tidak tergantung satu poros, dan postur pertahanan minimum yang kredibel agar tidak jadi proxy. Jika satu syarat gagal, maka Indonesia bukan mendayung di antara karang, melainkan karam dihantam karang itu sendiri. ***
