Indonesia dalam Masa Transisi Besar Menuju Kemandirian Energi, Khususnya untuk Bahan Bakar Mesin Diesel
ORBITINDONESIA.COM - Indonesia sedang dalam masa transisi besar menuju kemandirian energi, khususnya untuk bahan bakar mesin diesel. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan senilai Rp 123 triliun dalam waktu dekat.
Rencana tersebut diungkapkan Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di kantor Kementerian ESDM, Jumat, 9 Januari 2026. Akan tetapi, Laode meminta seluruh pihak menanti tanggal pasti peresmian.
Sebelumnya, Laode menyatakan RDMP Balikpapan mulai beroperasi pada Januari 2026 dan membutuhkan waktu penyesuaian produksi selama 3 bulan sebelum dapat menjual hasil olahan migas.
Usai masa sinkronisasi dilakukan, kata Laode, salah satu produk migas RDMP Balikpapan yakni solar akan mulai didistribusikan ke badan usaha (BU) hilir migas swasta. Dengan begitu, mulai Maret 2026 pemerintah akan mulai menyetop impor solar seiring adanya tambahan produksi dari RDMP Balikpapan yang diklaim membuat produksi solar Tanah Air surplus dan menghemat ratusan triliun rupiah.
Kementerian ESDM memang berencana menyetop impor Solar tahun 2026. Rencana itu turut ditopang dengan upaya untuk mengerek bauran Solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit (CPO) atau B50 pada semester II-2026.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor BBM jenis diesel yang tercatat dalam HS 27101971 atau automotive diesel fuel sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 4,01 juta ton.
Impor Solar RI Januari – Oktober 2025:
1. Singapura: 2,28 Juta Ton
2. Malaysia: 940 Ribu Ton
3. Rusia: 561 Ribu Ton
4. Korea: 81,4 Ribu Ton
5. Mesir: 67,2 Ribu Ton
6. India: 54,6 Ribu Ton
7. Taiwan: 16,7 Ribu Ton
8. Thailand: 5,5 Ribu Ton
Adapun total impor solar sepanjang Januari - Desember 2025 tercatat sebesar 5 juta ton atau anjlok dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 8,3 juta ton. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim program B40 membantu Indonesia mengurangi impor solar dan menghemat sekitar Rp 130 triliun pada tahun 2025.
Meskipun Januari-Februari 2026 mungkin masih ada sedikit sisa kontrak impor untuk masa transisi, Bahlil telah menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah Nol Impor di tahun ini.***
