APBN 2026 Diproyeksikan Mencapai Rp 3.153 Triliun, Defisit Anggaran Rp 689,14 Triliun
ORBITINDONESIA.COM - Akhirnya UU No. 17/2025 tentang APBN 2026 dipublikasikan hari Rabu, 7 Januari 2026. Berdasarkan UU itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.153 triliun, berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
Belanja negara direncanakan Rp 3.842 triliun, untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Defisit anggaran Rp 689,14 triliun akan dibiayai dari utang Rp 832,2 triliun, pembiayaan investasi Rp 203,05 triliun, pemberian pinjaman Rp 404,15 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 60,4 triliun.
Belanja negara Rp 3.842 triliun, naik Rp 315 triliun atau 8,9% dibanding target belanja 2025 yang Rp 3.527 triliun. Belanja pemerintah pusat direncanakan Rp 3.149 triliun, naik Rp 486 triliun atau 18,2% dari target 2025 yang Rp 2.663 triliun.
Kenaikan belanja pemerintah pusat terjadi seiring meningkatnya jumlah kementerian/lembaga yang gemuk di era Prabowo-Gibran. Sebaliknya, anggaran TKD justru menciut menjadi Rp 692,99 triliun dari target 2025 Rp 864,1 triliun, atau turun Rp 171,1 triliun (19,8%) dibanding 2025.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja terbesar kepada Badan Gizi Nasional (BGN), mencapai Rp 268 triliun. Rinciannya, untuk dukungan manajemen Rp 12,4 triliun dan pemenuhan gizi nasional Rp 255,5 triliun.
Di urutan kedua, Kemenhan memperoleh Rp 187,1 triliun, dengan alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan Rp 83,4 triliun, serta dukungan manajemen Rp 81,4 triliun.
Ketiga, Polri memperoleh porsi belanja Rp 146 triliun. Rinciannya, dukungan manajemen Rp 73 triliun, dan program modernisasi almatsus dan sarpras Polri Rp 52,7 triliun.
Cadangan devisa RI pada Desember 2025 meningkat menjadi USD 156,5 miliar, naik dari USD 150,1 miliar sekaligus tertinggi sejak Maret 2025.
Pejabat Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa itu bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global, serta pinjaman pemerintah. Posisi cadangan devisa Desember setara pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, mengingatkan adanya risiko gelembung harga (bubble) di balik penguatan IHSG. Pernyataan itu menanggapi keyakinan Menkeu Purbaya bahwa IHSG bisa menembus level 10.000 pada tahun ini.
Menurut Deni, penguatan IHSG saat ini bukan didorong saham-saham dengan fundamental kuat seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, atau Indofood. Sebaliknya, justru ditopang saham perusahaan-perusahaan baru dengan valuasi sangat tinggi.
Ketika ekspektasi pasar tidak lagi sejalan dengan realisasi kinerja perusahaan, koreksi tajam berpotensi terjadi dan memicu gejolak di pasar keuangan.***
