Polemik Pilkada Tidak Langsung: PDI-P Berdiri Teguh
ORBITINDONESIA.COM – Di tengah tekanan politik, PDI-P tetap setia menolak pilkada tidak langsung melalui DPRD, meski ajakan menggema dari partai koalisi pendukung pemerintah.
Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat di ranah politik Indonesia. PDI-P, sebagai salah satu partai besar, menolak keras usulan ini. Dengan postur politik saat ini, mayoritas partai koalisi pemerintah mendukung perubahan mekanisme pilkada tersebut.
PDI-P, meskipun minoritas dengan hanya 16 persen kursi di DPR, tetap vokal menentang. Sementara itu, partai seperti Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra mendukung wacana ini. Secara matematis, dukungan mayoritas dapat memuluskan jalan bagi usulan pilkada tidak langsung, tetapi dinamika politik tidak selalu tunduk pada angka semata.
Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI-P, menegaskan bahwa hak rakyat tidak boleh diwakilkan. Meskipun suara mereka tidak dominan, PDI-P percaya bahwa suara masyarakat luas dan kelompok non-legislatif tetap penting. Ini menandakan keberadaan oposisi dan kritik yang sehat dalam demokrasi.
PDI-P menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan prinsipnya. Namun, mereka percaya bahwa suara rakyat harus dihormati. Dalam demokrasi, keberagaman suara adalah kekuatan, dan pertanyaan besar tetap: Akankah suara rakyat diabaikan demi kalkulasi politik semata?
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Januari 2026)
.jpg)
