Iran Menolak Inspeksi Situs Nuklir Hingga IAEA Memberikan Pedoman Baru Setelah Pemboman
ORBITINDONESIA.COM - Iran mengatakan tidak akan mematuhi tuntutan apa pun dari badan pengawas nuklir PBB untuk memeriksa situs nuklir yang dibom, dengan alasan tidak adanya peraturan yang ditetapkan untuk memeriksa fasilitas yang rusak akibat serangan militer.
Pada bulan Juni, Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan militer besar-besaran yang menargetkan program nuklir Iran, merusak situs-situs penting termasuk Natanz, Fordo, dan Isfahan. Kondisi pasti fasilitas Iran setelah serangan tersebut masih belum jelas.
Mohammad Eslami, kepala Organisasi Energi Atom Iran, mengatakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) harus secara resmi mengklarifikasi apakah serangan tersebut diizinkan. Jika tidak, tambahnya, badan tersebut harus mengutuk serangan tersebut dan memberikan prosedur yang jelas untuk inspeksi pasca-perang.
“Jika ada prosedur yang ditetapkan untuk situasi pasca-perang, Badan tersebut harus mengumumkannya sehingga kami dapat bertindak sesuai dengan itu,” kata Eslami, menurut kantor berita pemerintah Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA).
“Namun jika tidak ada, permintaan kami—yang telah kami sampaikan secara resmi kepada mereka—adalah agar langkah-langkah yang harus diambil jika fasilitas nuklir yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Badan tersebut diserang secara militer harus didefinisikan dan dikodifikasi dengan jelas,” tambahnya.
“Sampai masalah ini diklarifikasi, tekanan politik dan psikologis, serta tuntutan yang tidak relevan untuk memeriksa kembali fasilitas yang dibom dan menyelesaikan operasi musuh, tidak akan diterima dan tidak akan mendapat tanggapan,” kata Eslami, menurut IRNA.
Pada akhir November, IAEA meminta Iran untuk memberikan kerja sama penuh dan segera, mengizinkan verifikasi material nuklir, dan mematuhi pengamanan internasional dan persyaratan Dewan Keamanan PBB, sambil melanjutkan keterlibatan diplomatik.
Selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang non-proliferasi nuklir pada hari Selasa, 23 Desember 2025, wakil kepala delegasi Uni Eropa, Hedda Samson, meminta Iran untuk memberikan IAEA deklarasi terbaru dan dapat diverifikasi yang merinci kuantitas, lokasi, dan status material nuklir dan aktivitas terkaitnya.
Wakil Perwakilan Tetap Prancis untuk PBB, Jay Dharmadhikari, mengatakan bahwa kegagalan Iran untuk melaksanakan "kewajiban internasional terkait program nuklirnya merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional."
Pada bulan Oktober, CNN melaporkan adanya tanda-tanda bahwa Iran meningkatkan pembangunan kembali program rudal balistiknya, meskipun sanksi PBB yang melarang penjualan senjata ke negara tersebut dan aktivitas rudal balistik baru-baru ini diberlakukan kembali.
Eslami menegaskan kembali bahwa program nuklir Iran tetap damai dan berfokus pada peningkatan kemampuan teknologi dan ilmiah negara tersebut.***
.jpg)
