Presiden Iran Masoud Pezeshkian Kecam Langkah Militer AS di Karibia sebagai 'Sepenuhnya Ilegal'
ORBITINDONESIA.COM - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat baru-baru ini di Karibia, menyebut pengerahan armada angkatan laut Washington di dekat Venezuela sebagai "sepenuhnya ilegal, melanggar norma internasional, dan preseden berbahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan global."
Kecaman itu disampaikan selama percakapan telepon pada hari Selasa antara Pezeshkian dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dalam diskusi mereka, Presiden Pezeshkian menggarisbawahi aliansi strategis yang mendalam antara Teheran dan Caracas, menyatakan bahwa "Iran menganggap Venezuela sebagai teman dan sekutu sejati" dan berjanji untuk terus memberikan dukungan di tengah meningkatnya ketegangan.
Ia menegaskan kembali solidaritas Iran dengan kedaulatan dan stabilitas Venezuela, menyatakan bahwa langkah militer AS dengan "dalih yang tidak berdasar" merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Kecaman dan ucapan terima kasih timbal balik Maduro
Presiden Maduro berterima kasih kepada Iran atas dukungannya yang tak tergoyahkan, menggambarkan hubungan bilateral yang telah lama terjalin sebagai model kerja sama timbal balik.
Ia mengecam tindakan AS di Karibia sebagai provokatif dan bertentangan dengan Piagam PBB, dengan alasan bahwa "tuduhan palsu" Washington—termasuk tuduhan perdagangan narkoba—telah ditolak secara global dan oleh rakyat Venezuela.
Maduro menegaskan bahwa Venezuela tetap "lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya" dalam mempertahankan kemerdekaannya.
Konteks meningkatnya tekanan AS terhadap Venezuela
Pertukaran diplomatik ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dan ekonomi AS terhadap Venezuela. Pemerintahan Trump telah melakukan beberapa serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di wilayah tersebut dan baru-baru ini menyatakan wilayah udara di sekitar Venezuela tertutup.
Dukungan timbal balik yang kuat antara Iran dan Venezuela menyoroti terbentuknya poros anti-AS yang terdiri dari negara-negara yang menghadapi sanksi Barat, bersatu dalam penentangan mereka terhadap kebijakan luar negeri Washington di wilayah masing-masing.***
_(1).jpg)
