Mensesneg Prasetyo Hadi: Pemerintah Masih Sanggup Tangani Banjir Sumatra, Belum Perlu Bantuan Negara Lain
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah masih sanggup menangani banjir di Sumatra, sehingga masih belum memerlukan bantuan dari negara lain. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hari Rabu, 3 Desember 2025 menyatakan bahwa banyak negara menawarkan bantuan, pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi negara-negara sahabat terhadap bencana banjir di Sumatera.
Namun, berdasarkan informasi dari Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, bantuan berupa 2 juta obat dan alat kesehatan seberat 2 ton dari Malaysia sudah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu, 29 November 2025.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 582.500 orang menjadi pengungsi akibat dari bencana yang menimpa sekitar 50 kota/kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar.
Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 807 orang, hilang sebanyak 647 orang, dan korban luka sebanyak 2.600 orang. Jembatan rusak 299 buah, 132 fasilitas peribadatan rusak, 9 fasilitas kesehatan rusak, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.
Desakan atau saran supaya pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana di 3 provinsi Sumatra masih terus bergaung. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) hari Kamis, 4 Desember 2025 menyatakan, bahwa tragedi kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Sumatera ini, patut dinyatakan sebagai bencana nasional.
GNB merupakan himpunan sejumlah tokoh lintas agama, antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Gomar Gultom, Kardinal Ignatius Suharyo, dan Lukman Hakim Saifuddin. Permintaan serupa juga disuarakan anggota Komisi VIII DPR Hasan Basri Agus.
Mendagri Tito Karnavian pada Senin lalu menyatakan, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena status tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa seluruh wilayah Indonesia sedang menghadapi krisis.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut izin 8 perusahaan yang diduga punya andil dalam bencana di 3 provinsi Sumatera. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq hari Kamis menyatakan persetujuan dari dokumen lingkungan 8 perusahaan itu telah ditarik kembali oleh KLH, dan akan dikaji ulang.
Hanif menduga, operasional sejumlah perusahaan di 3 provinsi itu memperparah akibat dari anomali cuaca. Sebab faktanya, dari 340 ribu hektare hutan, 50 ribu di antaranya kini menjadi lahan kering. Hanif juga akan melanjutkan penindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.***
