RUU Israel Mewajibkan Hukuman Suntik Mati Bagi Warga Palestina, Melarang Upaya Banding
ORBITINDONESIA.COM - RUU kontroversial yang diajukan di Knesset Israel akan memberlakukan hukuman mati wajib dengan suntik mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh orang Yahudi, tanpa kemungkinan banding atau pengampunan.
RUU tersebut, yang didukung oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, mewajibkan eksekusi dalam waktu 90 hari sejak vonis dijatuhkan dan telah memicu perdebatan sengit di parlemen dan penolakan dari komunitas medis.
Sebuah proposal legislatif yang sedang dibahas di parlemen Israel akan menetapkan hukuman mati wajib khusus bagi warga Palestina yang terbukti membunuh individu Yahudi, menurut rincian yang terungkap selama sesi komite Knesset yang memanas.
RUU tersebut, yang disponsori oleh partai sayap kanan Jewish Power pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, akan menggunakan suntik mati dan menghapus semua proses peninjauan yudisial standar bagi mereka yang dihukum berdasarkan ketentuannya.
Ketentuan hukum yang kontroversial
RUU yang diusulkan berlaku bagi siapa pun yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan terhadap orang Yahudi yang dimotivasi oleh etnis dan menetapkan eksekusi sebagai satu-satunya hukuman yang diizinkan.
Berdasarkan ketentuan RUU tersebut, hukuman akan ditentukan dengan suara mayoritas tanpa kemungkinan banding, tawar-menawar pembelaan, atau pengampunan presiden. Dinas Penjara Israel diwajibkan melaksanakan eksekusi mati dalam waktu 90 hari setelah vonis dijatuhkan dengan menggunakan suntikan mematikan, yang secara signifikan mempercepat proses peradilan normal.
Sidang Komite Keamanan Nasional menyaksikan konfrontasi tajam antara Ben-Gvir dan anggota parlemen oposisi Gilad Kariv, yang menggambarkan undang-undang tersebut sebagai "rasis karena hanya berlaku ketika seorang korban Yahudi dibunuh."
Kariv menuduh Ben-Gvir memerintah dengan balas dendam dan merujuk pada laporan bahwa menteri tersebut memajang foto Baruch Goldstein, pelaku pembantaian Hebron tahun 1994, di rumahnya. Perdebatan tersebut mengakibatkan Kariv dikeluarkan dari sidang komite.
Oposisi institusional dan medis
Asosiasi Medis Israel telah secara resmi memberi tahu komite bahwa tidak ada dokter yang akan berpartisipasi dalam melaksanakan hukuman mati, yang akan menciptakan hambatan implementasi yang signifikan jika RUU tersebut disahkan.
Meskipun demikian, Ben-Gvir mengklaim para profesional medis mendukung hukuman tersebut. Undang-undang tersebut telah melewati pembacaan pertamanya pada bulan November dengan 39 dari 120 anggota Knesset yang memberikan suara mendukung, maju di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Palestina.***
