Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Total Utang Pemerintah Pusat per Juni 2025 di Kisaran 40 Persen, Masih Dalam Batas Aman
ORBITINDONESIA.COM - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, total utang pemerintah pusat per Juni 2025 yang mencapai Rp 9.138 triliun masih dalam batas aman. Tak perlu dikhawatirkan. Rasio utang tersebut masih di kisaran 40%, di bawah ketentuan batas aman 60% terhadap PDB.
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal suatu negara dinilai berdasarkan dua indikator utama, yaitu deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio. Dalam hal ini, posisi Indonesia masih sangat sehat. Posisi tersebut juga masih jauh dibanding negara lain yang rasio utangnya mendekati 100%, seperti AS dan Jepang yang di atas 250%.
Per Juni 2025 rasio utang pemerintah adalah 39,86% terhadap PDB per kuartal II-2025, naik sedikit dibanding 39,81% PDB pada 2024. Sebelumnya, sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran mengenai semakin besarnya utang pemerintah.
Tahun depan, utang jatuh tempo pemerintah diperkirakan membengkak menjadi Rp 833 triliun. Dengan belanja yang cukup agresif, publik juga khawatir pemerintah akan menggenjot utang ke depan.
Pemerintah tidak akan melanjutkan lagi skema berbagi beban (burden sharing) bunga utang Surat Berharga Negara dengan Bank Indonesia. Menkeu Purbaya mengatakan, kebijakan itu justru mengganggu batasan antara kebijakan fiskal dan moneter yang berisiko membuat kredibilitas kebijakan moneter terancam. Kebijakan tersebut, menurut dia, semestinya hanya dilakukan pada masa krisis parah seperti pandemi Covid-19 lalu.
Setelah diterapkan pada masa Covid-19, Kemenkeu dan BI kembali melakukan burden sharing bunga SBN di pasar sekunder untuk membiayai program prioritas pemerintah, yakni perumahan rakyat dan Kopdes Merah Putih. Kebijakan tersebut diputuskan oleh Sri Mulyani sebelum mengakhiri jabatan dan diganti oleh Purbaya pada 8 September 2025.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 1.093 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama September 2025. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi dalam angka PHK, yakni 229 orang (20,95%).
Disusul Kalimantan Utara 187 orang, Jawa Timur 141 orang, Sumatera Selatan 101 orang, Kalimantan Selatan 52 orang, dan Banten 48 orang.
Jumlah itu naik dibandingkan Agustus sebanyak 830 orang, namun lebih rendah dibanding Juni dan Juli yang 1.118 dan 1.609 orang. Total PHK Januari-September 2025 mencapai 45.426 orang, lebih rendah dari Januari-September 2024 yang sebanyak 54.400 orang.***
