Gubernur Pramono Anung: Pembangunan di Jakarta Tak Boleh Kendor Meski Ada Efisiensi
ORBITINDONESIA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor kendati terdapat regulasi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Ekosistem pembangunan Jakarta tidak boleh kendor meski ada efisiensi," kata Pramono di Jakarta, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Menurut dia, pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja, tetapi harus melibatkan pihak lainnya.
"Kemitraan adalah kunci pembangunan Jakarta," ujar Pramono.
Salah satunya, dia menyebutkan rencana pembangunan Transit-Oriented Development (TOD), yaitu strategi pembangunan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
Dia menuturkan TOD Bundaran Hotel Indonesia antara Hotel Pullman, Hotel Mandarin dan bangunan di kawasan tersebut akan dihubungkan langsung di bawah tanah dan terkoneksi ke stasiun MRT.
Selain itu, ada juga rencana pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pemprov DKI pun mempercayakan proses pembangunan kawasan tersebut kepada pihak MRT.
"Dukuh Atas nanti akan dibangun melalui kerja sama secara partnership strategis. Kami akan percayakan MRT, Pemprov hanya bersifat back-up," tutur Pramono.
Sementara itu, pembangunan kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang memudahkan proses pembangunan gedung bertingkat atau tower di daerah setempat.
Pramono mengungkapkan proses pembangunan gedung bertingkat di Jakarta sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai 12 tahun tak kunjung diberikan kejelasan perizinannya.
Namun saat ini, pihaknya mempercepat proses perizinan tersebut menjadi tidak lebih dari 15 hari, dan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan terbuka.
"Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dalam pemberian izin tersebut," ungkap Pramono.
Lebih lanjut, dia mengaku ingin melanjutkan sejumlah pekerjaan yang telah dimulai oleh gubernur-gubernur sebelumnya, di antaranya menuntaskan pembangunan monorel dan RS Sumber Waras yang segera dimulai kembali.
Dia mengapresiasi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung program pembangunan rumah sakit tersebut.
"Dulu kasus monorel dan RS Sumber Waras ini menghebohkan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan kedua proyek ini," tegas Pramono.***
