ORBITINDONESIA.COM - Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menyatakan keberatan atas pernyataan akademisi Universitas Padjajaran (Unpad) dalam pembahasan keberadaan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, tentang bibit lobster percuma kalau tidak ditangkap dan akan mati di laut. 

"Masa seorang profesor perikanan ngomong kalau bibit lobster itu tidak ditangkap mati di tengah laut percuma, ya tidak ada percuma dalam ekosistem," kata Susi Pudjiastuti usai kegiatan aksi masyarakat Pangandaran yang menolak KJA Pantai Timur Pangandaran di Susi Air Beach Strip, Pangandaran, Rabu,13 Agustus 2025.

Susi Pudjiastuti menyampaikan, pernyataan akademisi tentang KJA itu belum bisa diterima karena dalam ekosistem di laut itu tidak ada yang percuma ketika ada yang saling memakan, dan itu terus berulang.

Baca Juga: Dapat Keluhan Judi Online, Susi Pudjiastuti Colek Jokowi, Prabowo, sampai Listyo Sigit Prabowo

"Enggak, itu kan daur ulang, kalau mati di laut ya dimakan oleh yang lain," katanya.

Tanggapan adanya pernyataan akademisi itu saat Susi menghadiri pertemuan dengan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unpad, dan tokoh masyarakat yang digelar di ruang rapat Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pangandaran, Rabu, 6 Agustus 2025.

Saat diskusi itu, Susi memilih keluar dari ruang pertemuan itu karena ada pernyataan keberatan dari akademisi terkait KJA dan ekosistem laut di Pangandaran.

Baca Juga: Pilkada Jawa Barat: PDI Perjuangan Pertimbangkan Susi Pudjiastuti

Aksi keluar ruangan itu diklarifikasi oleh Susi saat pertemuan dengan masyarakat di Susi Air Beach Strip, Pangandaran yang menyampaikan dirinya keluar untuk menghindari ucapan tidak baik kepada akademisi tersebut.

Susi memilih untuk menghindari dan tidak menanggapi langsung dari pernyataan akademisi tersebut.

Terkait KJA itu, Susi bersama masyarakat dengan tegas menolaknya dan meminta pemerintah untuk mencabut izin KJA tersebut karena mengganggu kegiatan masyarakat nelayan, dan sektor pariwisata.***