ORBITINDONESIA.COM - Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan bahwa negaranya akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk melindungi kepentingannya dari tarif baru AS.

“Pada 2025, kami akan menggunakan semua langkah yang memungkinkan, dimulai dengan WTO, untuk melindungi kepentingan kami,” kata Lula da Silva, Selasa, 5 Agustus 2025 dalam sebuah acara di Brasilia.

“Bahkan, pemerintah telah mengambil tindakan untuk memperkuat perdagangan luar negeri dan menciptakan peluang baru bagi perusahaan domestik sebelum pergantian pemerintahan di Amerika Serikat.” lanjut Lula da Silva.

Baca Juga: Prabowo-Lula Sepakat Perlunya Reformasi di PBB untuk Beri Ruang Bagi Negara Pemain Baru

Lula mengatakan ia tidak akan menghubungi Presiden AS Donald Trump untuk membahas masalah ini karena mitranya "tidak mau bicara." Namun, ia mengumumkan akan menghubungi Trump untuk mengundangnya ke COP30, konferensi perubahan iklim PBB, pada November, yang akan diadakan di Belem, Para.

“Anda bisa yakin, saya akan menghubungi Trump untuk mengundangnya ke COP30 dan mengetahui pendapatnya tentang isu iklim. Saya akan berbaik hati untuk menghubunginya.”

Lula menambahkan bahwa jika Trump tidak hadir, "itu karena dia tidak mau, bukan karena kurangnya pendidikan, keramahan, atau demokrasi. Saya akan mengundangnya!" ujarnya dalam pertemuan Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan yang diadakan di istana kepresidenan.

Baca Juga: Wah, Presiden AS Donald Trump Tandatangani Perintah Naikkan Tarif Impor Brasil Hingga 50 Persen

Mulai Jumat, produk yang diimpor ke AS dari Brasil akan dikenakan tarif sebesar 50 persen. Lula telah menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS mengenai tarif tersebut, tetapi ia menekankan bahwa setiap dialog harus dilakukan dengan syarat yang setara dan saling menghormati, yang menegaskan kembali komitmennya terhadap kedaulatan nasional.

Ketegangan bilateral kedua negara baru-baru ini meningkat menyusul keputusan Washington untuk menjatuhkan sanksi kepada Hakim Agung Brasil, Alexandre de Moraes, atas peran utamanya dalam penyelidikan upaya kudeta yang terkait dengan mantan presiden negara tersebut, Jair Bolsonaro.***