ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China memberikan komentar terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB ( UNESCO ), dengan menyebut negara tersebut juga memang sudah lama tidak membayar iuran keanggotaan.

"Kami mengetahui bahwa UNESCO dan banyak negara menyatakan penyesalan mereka atas keputusan AS untuk kembali menarik diri dari organisasi tersebut. Ini adalah ketiga kalinya AS menarik diri dari UNESCO, negara ini sudah lama tidak membayar tunggakan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, 23 Juli 2025.

Sebelumnya pada Selasa, 22 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa AS akan menarik diri dari "United Nations Educational Scientific and Cultural Organization" ( UNESCO ).

Baca Juga: Indonesia Jadi yang Pertama di ASEAN Selesaikan Penilaian Kesiapan AI yang Dikembangkan UNESCO

Wakil Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan, Trump menuduh organisasi tersebut mendukung isu-isu budaya dan sosial progresif, serta bersifat memecah belah.

"Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO yang mendukung isu-isu budaya dan sosial progresif, serta bersifat memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih oleh rakyat Amerika pada bulan November," kata Kelly.

"Ini bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh negara besar. Tujuan UNESCO adalah untuk memajukan kerja sama internasional di bidang pendidikan, sains, dan budaya, mendorong saling pengertian dan integrasi peradaban, menegakkan perdamaian dunia, dan mencapai pembangunan bersama," tambah Guo Jiakun.

Baca Juga: Direktur Ambon Music Office, Ronny Loppies Paparkan Kolaborasi Kota Musik Dunia Versi UNESCO di Daegu Korea

China, kata Guo Jiakun, dengan tegas mendukung upaya UNESCO.

Guo Jiakun mengungkapkan dalam rangka peringatan 80 tahun berdirinya PBB, ia menyerukan kepada semua negara untuk menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan mengambil tindakan nyata untuk mendukung sistem internasional yang berpusat pada PBB.

"China mengajak agar semua negara kembali kepada tatanan internasional yang didasari oleh hukum internasional, dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB," ungkap Guo Jiakun.

Baca Juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Indonesia Ajukan Tiga Warisan Budaya Takbenda Kepada UNESCO

Secara terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari UNESCO akan berlaku mulai 31 Desember 2026.