ORBITINDONESIA.COM - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Bareskrim Polri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk meningkatkan kapasitas petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan,  Pimpasa perlu memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan mereka bina sebelum memberi edukasi keimigrasian maupun bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

"Agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, imigrasi perlu bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri," kata Godam di Jakarta, Rabu, 6 November 2024 sebagaimana keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Agus Andrianto Merasa Terhormat Dipercayai Prabowo Gabung di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ditjen Imigrasi telah membekali 146 Pimpasa dengan materi permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang sering dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Rapat Koordinasi Pimpasa di Jakarta, Selasa.

Perwakilan Bareskrim Polri, Bhabinkamtibmas, dan BP2MI menjadi narasumber dalam kegiatan itu.

Perwakilan Bareskrim Polri berfokus pada penanganan TPPO di Indonesia, Bhabinkamtibmas menguraikan tata cara menjaga ketertiban masyarakat desa, sedangkan BP2MI menerangkan upaya melindungi pekerja miran.

Baca Juga: Imigrasi Jakarta Utara Layani Paspor Cepat di Akhir Pekan

Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Senin mengukuhkan 146 Pimpasa di Jakarta.

Pimpasa yang dikukuhkan tersebut berasal dari 133 kantor imigrasi dan 13 rumah detensi imigrasi di seluruh Indonesia.

Ia berpesan kepada Pimpasa untuk melayani masyarakat dengan ikhlas dan semangat pengabdian.