Oleh: Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

ORBITINDONESIA - Tidak ada satu pun Pemerintahan di dunia yang bubar jalan karena kelebihan bahan pangan. Namun sejarah mencatat, ada Pemerintahan yang bubar jalan karena kekurangan bahan pangan.

Itulah pangan. Komoditas yang selalu dibutuhkan oleh ummat manusia. Pangan tidak salah bila dikatakan sebagai komoditas politis dan strategis. Sebab, pangan erat kaitan nya dengan mati hidup nya suatu bangsa.

Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan agar kita memiliki perencanaan pangan yang berkualitas. Perencanaan pangan, tetap harus mengacu kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca Juga: Amalan dan Dzikir Tidak Mujarab Karena Kesalahan Dalam Berdzikir

Itu sebab nya, pendekatan teknokratik, partisipatif, top down-bottom up dan politis, harus tetap dijadikan titik kuat dalam merancang perencanaan pangan.

Terus terang, hingga kini bangsa kita belum memiliki perencanaan pangan sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan pangan yang mesti nya utuh, holistik dan komprehensif masih belum dapat kita hasilkan.

Kita tidak tahu dengan pasti apa yang menjadi alasan Pemerintah tidak menyusun nya. Yang jelas, baik di tingkat Nasional atau Daerah, perencanaan pangan yang berkualitas belum dapat kita wujudkan.

Di tingkat nasional, kini saat yang pas jika Bappenas bersama Badan Pangan Nasional mulai menyusun dan merumuskan perencanaan pangan berkualitas dengan melibatkan banyak pihak dalam menyiapkan kajian akademis nya.

Baca Juga: Sufi in Waiting