ORBITINDONESIA.COM - Sebanyak 74 persen warga Prancis percaya bahwa Presiden Emmanuel Macron telah mengabaikan hasil pemilihan legislatif dengan menunjuk Michel Barnier sebagai perdana menteri, demikian hasil jajak pendapat lembaga Elabe.

Survei yang dilakukan untuk stasiun televisi BFMTV yang disiarkan pada Jumat, 6 September 2024 itu juga mengungkapkan, 40 persen responden menganggap Michel Barnier sebagai pilihan yang tepat untuk Prancis, sedangkan 29 persen tidak setuju dan 31 persen ragu-ragu mengenai masalah ini.

Selain itu, jajak pendapat itu juga menemukan bahwa 52 persen responden percaya bahwa perdana menteri baru Prancis akan mampu membentuk pemerintahan yang mampu menghadapi berbagai kekuatan politik, sedangkan 50 persen responden berpendapat bahwa Barnier pasti akan menghadapi mosi tidak percaya.

Baca Juga: Partai Sayap Kiri Prancis Ancam Pemakzulan Presiden Emmanuel Macron Terkait Penunjukan Perdana Menteri

Sebagian besar dari 76 persen responden percaya bahwa Macron harus memberikan kebebasan maksimal dalam pengambilan keputusan kepada perdana menteri baru.

Sekitar separuh responden Perancis berpendapat Barnier harus fokus pada peningkatan daya beli warga Perancis. Sementara 33 persen ingin Perdana Menteri baru memprioritaskan keamanan negara, 30 persen ingin prioritas terhadap layanan kesehatan, serta 30 persen fokus kepada perihal migrasi.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada 5-6 September dengan sampel yang mewakili 1.007 orang dewasa Perancis.

Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron: Penahanan CEO Telegram Pavel Durov Tidak Terkait Politik

Michel Barnier adalah politisi sayap kanan yang diangkat Macron sebagai Perdana Menteri dalam kabinet Prancis 60 hari setelah pemilihan parlemen yang dimenangkan koalisi sayap kiri diadakan di negara itu.

Pria berusia 73 tahun ini merupakan politisi Prancis tertua yang menjalankan jabatan ini, menggantikan Gabriel Attal yang berusia 35 tahun yang dianggap sebagai politisi termuda.

Barnier selama beberapa tahun juga telah memimpin delegasi Uni Eropa dalam negosiasi dengan Inggris mengenai kepergian negara kerajaan tersebut dari blok regional itu.***