ORBITINDONESIA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta meminta kepada pemerintah provinsi untuk mematangkan persiapan program sekolah swasta gratis, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

"Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024.

Menurutnya, salah satu persiapan yang harus dimatangkan adalah menyatukan sudut pandang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan harapan tidak ada masalah di kemudian.

Baca Juga: Abustan: Pendidikan dan Kesehatan Hak Dasar Manusia Indonesia

Ia mengimbau Dinas Pendidikan agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis.

Ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, kebijakan sekolah gratis adalah amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Baca Juga: Penulis Laurentia Mira: Anak Disleksia Bisa Sukses di Masa Depan Dengan Pendidikan yang Tepat

"Untuk sekolah-sekolah swasta yang atas-atas (grade A) itu tidak mendapat, karena mereka juga tidak akan mau," katanya.

Pemerintah provinsi juga sudah mengantisipasi efek minor yang timbul dari kebijakan sekolah gratis, misalnya, yayasan atau lembaga yang tiba-tiba ingin mendirikan sekolah baru.

"Untuk yang di bawah, (sekolah gratis) ini juga akan membuat masyarakat ingin bikin sekolah-sekolah baru. Kita batasi dahulu. Untuk sekolah-sekolah minimal sudah enam tahun atau 10 tahun baru bisa mendapat," katanya.

Baca Juga: PROFIL LENGKAP Marisa Putri, Mahasiswi Cantik yang Viral Tabrak Ibu hingga Tewas, Usia, Asal, dan Pendidikan

DPRD Jakarta meminta kepada pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program sekolah gratis agar semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama.

Menurutnya, sekolah gratis sudah mendesak, karena program ini bisa mengakomodasi semua anak yang membutuhkan pendidikan.

Delapan ribu 

Baca Juga: Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih: Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Siswa Tak Sesuai Amanat Pendidikan Nasional

Jumlah unit sekolah di Jakarta, menurut laporan Statistik Indonesia yang dihimpun ANTARA pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 8.067 unit.

Rinciannya, jumlah taman kanak-kanak (TK) sebanyak 1.873 unit, dengan 95,78 persen di antaranya TK swasta. Kemudian, adak 991 unit sekolah raudatul athfal (RA) yang dikelola di bawah Kementerian Agama.

Sekolah dasar (SD) berjumlah 2.239 unit, dengan 58,41 persen di antaranya SD negeri. Ada pula 474 unit madrasah ibtidaiyah (MI), dengan 93,35 persen di antaranya swasta.

Sekolah menengah pertama (SMP) 1.078 unit, dengan 72,82 persen di antaranya swasta. Kemudian madrasah tsanawiyah (MTs) 252 unit, dengan 83,33 persen di antaranya swasta.

Sekolah menengah atas (SMA) 492 unit, dengan 76,21 persen di antaranya swasta. ***