Indonesia Terus Dorong ASEAN Akui Palestina
- Penulis : Krista Riyanto
- Jumat, 19 Juli 2024 18:45 WIB
![image](https://img.orbitindonesia.com/2024/07/19/20240719065047IMG_3226_(1).jpg)
ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia terus mengggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina di kalangan negara-negara Asia Tenggara dalam Pertemuan ke-57 Menteri Luar Negeri se-ASEAN (AMM ke-57).
Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodipuro, hal itu salah satu yang akan ditekankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebagai perwakilan Indonesia, dalam rangkaian AMM ke-57 pada 21--27 Juli 2024.
“Ini akan menjadi satu pesan konsisten yang akan disampaikan Bu Menlu dalam pertemuan-pertemuan tersebut,” kata dia dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.
Baca Juga: Indonesia Kecam Keras Resolusi Parlemen Israel yang Tolak Pembentukan Negara Palestina
Sidharto mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong semakin banyak negara-negara ASEAN mengakui kedaulatan Palestina.
Palestina sudah diakui oleh 149 negara, namun dua anggota ASEAN yaitu Myanmar dan Singapura masih belum mengakuinya.
Selain dukungan kepada Palestina, ia mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong keberlanjutan atas pencapaian yang diraih dalam keketuaan Indonesia tahun lalu di bawah tema “ASEAN Matters: Epicenter of Growth”.
Baca Juga: Indonesia Kecam Resolusi Israel yang Tolak Pembentukan Negara Palestina
Ia mengatakan, Indonesia akan terus mendorong negara-negara adidaya untuk memerhatikan kepentingan ASEAN dan kawasan Asia Tenggara.
Turut akan dibahas dalam rangkaian agenda AMM ke-57 adalah isu berkait masyarakat ASEAN, isu kawasan dan penanganannya, dan kerja sama dengan mitra ASEAN dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, Laos, Oktober mendatang.
Sidharto turut memastikan bahwa dalam AMM ke-75, Myanmar akan hadir dan diwakili oleh delegasi non-politisnya, yaitu pejabat senior kementerian luar negeri. ***