ORBITINDONESIA.COM - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf akrab disapa Gus Ipul meminta lima kader menemui Presiden Israel Isaac Herzog segera mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan.

“Pilihannya mengundurkan diri atau dimundurkan dari organisasi. Jadi, saya minta mereka segera memilih,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 1 Juli.

Menurutnya, pemberhentian kelima orang dari kepengurusan di lingkungan NU bisa dipertimbangkan sebagai pembelajaran agar kelak tidak ada lagi kejadian serupa.

Baca Juga: Akhmad Said Asrori: PBNU Belum Pernah Lakukan Kajian Mendalam Terkait Polemik Salam Lintas Agama

“PBNU meminta kepada lembaga dan badan otonom tempat bersangkutan mengabdi untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut dengan dua pilihan mengundurkan diri atau diberhentikan,” kata dia.

Menurutnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akrab disapa Gus Yahya telah memanggil satu dari lima orang kader NU itu, sementara empat orang lainnya telah dipanggil oleh ketua lembaga dan badan otonom tempat mereka menjadi pengurus.

Gus Ipul menyampaikan kepergian lima kader ke Israel atas nama pribadi dan sama sekali tidak mewakili lembaga.

Baca Juga: Menteri Investasi Bahlil Lahadilia Segera Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU

Keberangkatan mereka ke Israel dibiayai oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dalam undangannya tertera agenda dialog antariman, tidak ada jadwal untuk bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Mereka beralasan bahwa keberangkatan itu bertujuan untuk turut serta menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas.

Terkait tindakan tersebut, kata Gus Ipul, lima kader NU itu telah mengaku salah. Meskipun begitu, kepergian mereka tetap melanggar ketentuan NU.

Baca Juga: Bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, Lima Nahdliyin Dipanggil PBNU

“Meski mereka telah meminta maaf karena pergi tanpa izin dan pemberitahuan, tapi kepergian ini melanggar ketentuan, apalagi kerja sama atau komitmen kerja sama dengan pihak luar negeri harus seizin PBNU,” ujarnya.