ORBITINDONESIA.COM - Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mengatakan, MPR masih menentukan jadwal yang pas untuk menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan.

Menurut Syarifuddin Hasan, baik Pimpinan MPR RI maupun Megawati Soekarnoputri masih memiliki kegiatan atau kesibukan masing-masing. Sehingga menurutnya silaturahmi kebangsaan yang mengunjungi para tokoh bangsa bakal dipikirkan satu per satu.

"Kegiatan ini kan 10 pimpinan itu kan harus cocokin (jadwalnya), pekerjaan yang berat juga, kata Syarifuddin Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat: Kebaya Alat Diplomasi Budaya untuk Perdamaian Dunia

Adapun dalam waktu dekat, menurutnya Silaturahmi Kebangsaan akan digelar oleh Pimpinan MPR RI ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurutnya kunjungan ke Partai Golkar itu pun sudah pernah dijadwalkan pada beberapa waktu lalu.

"Tapi karena kemarin bertemu dengan Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat), jadi itu dimundurkan sedikit, mungkin minggu depan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan MPR RI menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa menjelang transisi politik dalam kepemimpinan nasional.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan Dukung RUU Perubahan Wantimpres jadi DPA

Silaturahmi itu dilakukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono.

Selain itu, silaturahmi dilakukan kepada para mantan Ketua MPR RI, pimpinan partai politik, serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan.

Silaturahmi Kebangsaan diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan, menjadi rumah kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat, hingga menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.***