ORBITINDONESIA.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pergantian penjabat (Pj) gubernur sejumlah provinsi murni merupakan tata kelola pemerintahan dan tidak ada unsur politis.

Hal itu disampaikan Ali Mochtar Ngabalin terkait beredarnya informasi rencana pelantikan sejumlah Pj gubernur baru di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 24 Juni 2024 ini.

"Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain," ujar Ali Mochtar Ngabalin dalam kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024.

Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin KSP Bantah Presiden Jokowi Menyibukkan Diri Sehingga tak Diundang Rakernas PDI Perjuangan

Ngabalin mengatakan, pergantian Pj Gubernur merupakan sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi, antara lain dikarenakan penjabat sebelumnya ada yang akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur.

"Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang," ujarnya.

Dia menekankan, di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo fokus menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang akan segera diselesaikan.

Baca Juga: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Sebut Lomba Perahu Naga Bisa Menarik Kunjungan Wisatawan

Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin semuanya berdasarkan pertimbangan memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani masyarakat.

Menurut informasi yang beredar di kalangan wartawan, Pj Gubernur yang akan dilantik Senin besok yakni Pj Gubernur Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi membenarkan telah menerima undangan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru dan penggantinya adalah Pj Gubernur Sumatra Utara Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin.

Baca Juga: Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere Keluarkan Instruksi Gerakan Dua Hari Tanpa Konsumsi Nasi

"Ini benar adanya seperti yang sudah beredar," ujarnya pada wartawan di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Sabtu, 22 Juni 2024.