ORBITINDONESIA.COM - Rapat kerja nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hanya bekerja sama dan berkomunikasi politik dengan pihak yang menjaga agenda reformasi serta berkomitmen meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi.

Amanat itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ketika ia membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024.

“Merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Puan.

Baca Juga: Inilah Penjelasan Resmi dari PDI Perjuangan tidak Mengundang Jokowi dan Gibran di Rakernas V

Menurut Puan, rekomendasi tersebut bertujuan sebagai konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam menjaga demokrasi.

Rekomendasi itu, ujarnya, adalah hasil dari mendengarkan suara arus bawah, yakni anak ranting, ranting, hingga pengurus anak cabang (PAC) PDI Perjuangan.

Di samping itu, Puan mengatakan, Rakernas partai menilai bahwa fungsi kontrol dan penyimbang (check and balances) perlu untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Puan Maharani: Rakernas V PDI Perjuangan Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia karena Ada Kader Langgar Konstitusi

Oleh karena itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, penguatan pelembagaan partai, serta perlakuan setara dan adil antara partai politik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Puan juga mengatakan bahwa Rakernas menilai Pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

“Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Baca Juga: Rakernas V PDI Perjuangan Minta Megawati Kembali Jadi Ketua Umum 2025-2030

Rakernas V PDIP merokemendasikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Rakernas juga memberi mandat kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ***