ORBITINDONESIA.COM - Para tokoh agama, yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai, menyerukan pesan untuk menjaga perdamaian usai diumumkannya hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 oleh KPU RI.

Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) Xueshi Budi Tanuwibowo menyampaikan bahwa pemilu merupakan upaya untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat.

Oleh sebab itu, dia mengimbau keinginan itu jangan sampai dikotori tindakan yang tidak baik.

Baca Juga: Buku Anita Zulfiani Mengulas Perlindungan Hukum Terhadap Agama di Indonesia

“Maka dari itu, dari Forum Peduli Indonesia damai ini sudah enam kali menyerukan agar kita semua tetap dalam koridor persatuan dan keharmonisan bangsa,” kata Xueshi dalam deklarasi Forum Peduli Indonesia Damai, Jumat, 22 Maret 2024, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu dini hari, 23 Maret 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud mengatakan, hasil rekapitulasi KPU RI harus dilihat dengan rahmat dan kasih sayang. Namun begitu, pihak yang belum menerima hasil tersebut masih bisa menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi.

“Bagi pihak yang menerima dari hasil ini dapat memihak kepada semuanya tanpa melihat permusuhan,” kata Marsudi.

Baca Juga: Achsanul Habib: Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Sidang PBB di Jenewa Swiss

Adapun, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, mengapresiasi seluruh elemen bangsa yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024.

“Termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang mengawal proses demokrasi, mengoreksi ketidakbenaran yang ditemukan. Ini semua memberikan harapan bagi perjalanan bangsa ke depan,” ucapnya.

Wisnu mengajak seluruh pihak untuk terus memperjuangkan bangsa Indonesia dalam persahabatan dan persatuan.

Baca Juga: Said Aqil Siradj: Politik Identitas Agama Haram Hukumnya

Di sisi lain, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Judha Hartono berpesan, agar siapa pun yang terpilih dapat menjaga dan menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.