Di sisi lain, aneka partai yang kalah, tak semuanya siap untuk menjadi oposisi. Untuk survival partai, kaki di pemerintahan dan akses kekuasaan dibutuhkan.

Nasdem, PKB, atau PPP, bukanlah partai yang tangguh untuk beroposisi. Bisa kita duga, pada waktunya, salah satu dari tiga partai ini, atau lebih, akan pergi pindah, bergabung dengan pemerinrtahan Prabowo-Gibran.

Konsolidasi kekuasaan baru segera terjadi. Prabowo-Gibran mendapat mandat menjadi presiden dan wakil presiden RI 2024-2029, tapi dengan koalisi baru partai, yang total kursinya di DPR di atas 50 persen.

Baca Juga: Denny JA Gagas Buku tentang Pilpres 2024 di Mata Penulis SATUPENA

Dalam koalisi baru Prabowo-Gibran di DPR, ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, tapi ditambah lagi oleh satu atau lebih partai lainnya.

Bagaimana nasib isu kecurangan dan praktik buruk yang mungkin saja terjadi di Pilpres 2024?

Suara kalangan civil society, akademisi yang menyuarkan isu kritis itu tidaklah sia-sia.

Isu yang mereka angkat menjadi bagian penting civic education dan pematangan demokrasi. Berbagai kelemahan yang kita lihat pada pemilu presiden 2024, harus menjadi input bagi perbaikan sistem demokrasi, yang diperkuat dengan revisi undang-undang jika perlu. ***