ORBITINDONESIA.COM - Sejak KTT ASEAN Oktober 2021, ketika perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu diketuai Brunei Darussalam, ASEAN melarang pemimpin Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan jajarannya menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

ASEAN terpaksa mengambil keputusan itu karena junta yang mengudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, tak punya itikad menjalankan prakarsa perdamaian Konsensus Empat Poin yang sudah mereka sepakati bersama ASEAN.

Prakarsa ASEAN itu mengamanatkan junta agar menghentikan semua kekerasan dan berunding dengan melibatkan semua pihak di Myanmar. Tapi bukan berarti ASEAN menutup pintu komunikasi dengan penguasa de facto Myanmar itu.

Baca Juga: KTT ASEAN Sudah Berakhir, Polisi Hentikan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Jakarta

Sebaliknya, ASEAN membolehkan Myanmar mengirimkan wakil non politik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Tapi, junta menolaknya.

Kini, saat ASEAN diketuai Laos, Myanmar mengutus seorang pejabatnya guna menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang pada 28-29 Januari 2024.

Junta mengutus Marlar Than Htaik, yang adalah sekretaris tetap pada Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Baca Juga: Sandiaga Uno: CElebrASEAN Expo 2023 adalah Sarana Promosi Produk Ekonomi Kreatif

Namun, kehadiran wakil junta dalam pertemuan besar ASEAN, bukan berarti organisasi kawasan ini mengubah sikapnya terhadap junta.

Sebaliknya, ASEAN menegaskan konsisten bersandar pada Konsensus Lima Poin dalam menyelesaikan krisis Myanmar.

Sikap ini didukung kuat oleh semua anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang tahun lalu mengenalkan konsep troika dalam menemukan solusi untuk krisis Myanmar.

Baca Juga: Event CElebrASEAN Expo 2023 Banyak Diminati Negara Sahabat di KTT ASEAN

Lewat pola yang melibatkan ketua ASEAN sebelumnya, ketua ASEAN saat ini dan ketua ASEAN tahun depan itu, tawaran solusi konflik Myanmar menjadi berkelanjutan.