Gibran yang usianya di bawa 40 tahun seharusnya tidak bisa masuk dalam kancah kompetisi capres-cawapres. Namun, akhirnya MK, yang dipimpin keluarga Jokowi, memutuskan perluasan persyaratan capres-cawapres, yakni menambahkan syarat pernah menjadi kepala daerah, sebagai subtitusi umur.

Urusan pencalonan Gibran berpasangan dengan Prabowo telah memunculkan isu politik dinasti.

Hal ini telah membuat Megawati secara nyata ditinggalkan Jokowi.

Baca Juga: Deklarasi Ganjar - Mahfud dan Hubungan Antara Megawati dan Jokowi

Namun, yang paling menyakitkan tentu saja langkah anak Jokowi lainnya mengambil alih partai politik, yakni PSI. Kedua hal ini secara simultan akan membuat Jokowi berkonfrontasi secara diametral dengan Megawati. Sebab, langkah itu akan berefek langsung pada perebutan basis massa tradisional PDIP, yakni Jawa Tengah.

Memang hal itu ditenggarai terjadi. Megawati dan tokoh-tokoh pendukung Ganjar melihat isu kekerasan oknum tentara kepada relawan Ganjar dalam kasus di Boyolali, pemanggilan kepala-kepala desa ke istana, kantor polisi dan juga ke pertemuan akbar dengan Gibran di Senayan, sebagai upaya sistematis dalam mengalahkan PDIP.

Jika PSI di bawah kendali Kaesang menargetkan minimal 4 persen suara, dan memasang hampir seluruh iklannya sebagai partai Jokowi, maka efeknya dapat berimbas pada penurunan suara PDIP sebanyak 4 ersen itu.

Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Waktu Temui Megawati

Tentu saja akan menjadikan PDIP bukan sebagai pemenang Pemilu lagi nantinya.

Dengan kenyataan di atas, tentu tidak ada alasan bagi Megawati mempertahankan klaim bahwa Jokowi adalah petugas partainya.

Klaim petugas partai justru akan mempermudah Jokowi dan PSI menarik simpati rakyat di basis tradisional PDIP.

Baca Juga: Minta Gibran Mundur dengan Santun, FX Hadi Rudyatmo: Jangan Sampai Bu Megawati Dituding Main 2 Kaki

Keputusan Megawati mendepak Jokowi dari PDIP, meskipun belum menarik kartu anggotanya, adalah langkah yang tegas