Oleh: Abustan, Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta.

ORBITINDONESIA.COM - Apakah situasi yang ada bukan pertanda kekacauan di bidang kebebasan berekspresi dan juga dalam cakrawala perikemanusiaan, yang seharusnya dijaga sebagai sesuatu yang amat tinggi nilainya.

Akan tetapi, dengan banyaknya laporan yang diarahkan kepada Rocky Gerung, baik berupa Pidana maupun Gugatan Perdata, menunjukkan bayangan kabur terhadap "kebebasan berpendapat dan berbicara" di negara demokrasi dengan penerapan negara hukum (democracy and the rule of law).

Padahal seharusnya menjadi kesetiaan bagi orang yang cinta tanah air. Sebab, hanya merekalah yang memiliki sensitivitas (kepedulian) terhadap kehidupan bernegara, sehingga senantiasa dengan kritis menyuarakan pendapatnya untuk sebuah perbaikan agar tatanan kehidupan bernegara bisa lebih baik ke depan.

Baca Juga: Real Madrid Pertimbangkan Rekrut David De Gea Setelah Thibaut Courtois Alami Cedera

Dengan perwujudan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land).

Bukankah tradisi kritis politik seharusnya dihidupkan, sebagai anak kandung demokrasi? Tak ada demokrasi tanpa kritik. Selama ada demokrasi, selama itu pula tradisi kritik menyertai kehidupan bernegara.

Bagaimanapun, sistem ketatanegaraan kita dengan mengambil bentuk negara Republik, tentu saja mencerminkan sebuah pilihan yang merupakan antitesis dari sistem monarki absolut yang diwarnai pemerintahan otoriter.

Jadi, ketika konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstsat), sesungguhnya kita telah mengadopsi salah satu prinsip demokrasi substansial.

Yang mengedepankan prinsip kesetaraan di muka hukum, kesederajatan dalam hubungan antar manusia atau egalitarianisme, menghargai dan menjunjung tinggi hak - hak asasi manusia. Bahkan, juga mengutamakan adanya kebebasan, baik kebebasan berpendapat, berbicara maupun kebebasan berorganisasi.