ORBITINDONESIA.COM - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat ini sibuk wara wiri untuk menjadi capres dalam pilpres 2024.

Prabowo Subianto, yang diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai capres, ternyata masih punya banyak rapor murah terkait tugas-tugas yang diberikan Presiden Jokowi.

Berikut ini beberapa tugas Prabowo Subianto yang bermasalah dan belum tuntas, dan beredar di media sosial:

Baca Juga: Tetap Pilih Vonis Mati Ferdy Sambo, Inilah Profil Lengkap Hakim Agung Jupriyadi 

1) Kegagalan Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah

Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah merupakan proyek yang dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman krisis Pangan.

Hingga tahun 2023, sebesar 600 hektare ladang singkong dan 17.000 hektare sawah telah gagal panen. Kegagalan atas food estate ini diklaim oleh Kementerian Pertahanan diakibatkan oleh ketiadaan anggaran dan regulasi tentang Badan Cadangan Logistik Strategis.

2) Dugaan Penyimpangan Anggaran Pada pelaksanaan Komponen Cadangan.

Pada 2021 Komponen Cadangan (Komcad) telah dibentuk dibawah Kementerian Pertahanan. Pembentukan program Komcad ditujukan untuk menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan nirmiliter serta bencana alam.

Pada 2022, Badan Pemerika Keuangan (BPK) telah menyurati Menteri Pertahanan terkait dengan temuan penyimpangan anggaran pada program Komcad.

Dari hasil temuan, kegiatan program Komponen Cadangan telah dimulai sebelum dilakukan penganggaran dan disinyalir adanya mark up harga perlengkapan Komcad sampai 10x lipat (1.000 persen).

Baca Juga: Ini Profil Lengkap Desnayeti, Hakim Agung MA yang Pilih Tetap Vonis Mati Ferdy Sambo

3) Mangkraknya Pembuatan Kapal Patroli Anti Radar

Pada 2020, Kemhan Melakukan pemesanan atas pembuatan 2 Kapal Patroli Anti Radar yang proses pembangunan kapal patroli tersebut dilaksanakan oleh PT Daya Radar Utama.

Proyek pembangunan kapal tersebut bernilai 2 triliun lebih. Namun hingga 2023, proyek tersebut belum diselesaikan karena terjadi permasalahan seputar ketidaksesuaian desain dengan feasibility study atas kapal tersebut. Persoalan lainnya adalah tentang ketidaktersediaan anggaran terhadap proyek tersebut.

Di sisi lain, PT Daya Radar Utama tengah mengalami kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dirut perusahaan tersebut terkait dengan pengadaan Kapal Patroli Cepat di Ditjen Bea Cukai dan KKP pada 2019.

4) Gagalnya kelanjutan Kerja Sama Produksi Kapal Selam Indonesia-Korea Selatan

Proyek Produksi Kapal Selam bersama ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang telah dimulai sejak 2013.

Baca Juga: Mengerikan Dampak Polusi Udara Bisa Tingkatkan Serangan Jantung 4,5 Persen, Simak Penjelasan Menurut Profesor

Kerjasama PT PAL dan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Korea Selatan ini dilaksanakan untuk merampungkan 12 unit Kapal Selam hingga tahun 2024 dengan skema alih teknologi.

Tiga kapal selam batch 1 telah selesai, namun untuk batch ke 2 tidak menemui kejelasan meskipun kontrak telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Diketahui bahwa DSME telah mengalami kerugian karena pihak Pemerintah tidak membayarkan uang muka untuk kontrak batch ke- 2.

5) Gagalnya Kelanjutan Kerja Sama Proyek Produksi Bersama Pesawat Tempur KFX/IFX

Indonesia bersama dengan Korea Selatan melalui PT DI dan Korean Aerospace Industries (KAI) telah memiliki kespakatan kerja sama untuk memproduksi pesawat tempur generasi 4,5 pada tahun 2014.

Namun hingga saat ini Indonesia melalui Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan kerja sama ini dan masih memiliki tunggakan atas biaya proyek tersebut sebesar Rp 7,1 triliun.

Baca Juga: Prediksi Skor Pertandingan RANS Nusantara FC vs Madura United di Pekan ke 7 BRI Liga 1

6) Tawaran Solusi Damai Ukraina yang Kontraproduktif

Menhan Prabowo pada pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Juni 2023 menawarkan solusi damai bagi konflik Rusia-Ukraina.

Tawaran ini langsung ditolak oleh Menteri Pertahanan Ukraina yang dinilai bukan suatu solusi. Poin-poin yang diusulkan oleh Prabowo yaitu gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina dari posisi serangan masing-masing, dan pembentukan zona demiliterisasi dianggap sebagai proposal yang aneh.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Ukraina mengingat yang dilakukan oleh Rusia adalah invasi dan pendudukan. Dalam hal ini, Kemeterian Luar Negeri tidak dapat mengafirmasi tawaran damai versi Menteri Pertahanan.

7) Kementerian Pertahanan Tidak Memberikan Kontribusi Nyata dalam Perdamaian di Papua

Selama menjadi Menteri Pertahanan RI, Prabowo belum pernah memberikan usulan inisiatif atau menjadi bagian dari penyusunan road map Papua damai.

Baca Juga: Sinopsis Film Baby Driver Melaju Menggelegar dengan Harmoni Musikal di Setiap Jalanan Tayang di Bioskop Trans

Inisiatif-inisiatif ini justru diambil oleh Menkopolhukam dan Panglima TNI. Kemhan bersama dengan Kemenpolhukam idealnya menjadi lembaga sipil yang diharapkan banyak memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Papua terutama pada aspek pertahanan dan keamanan.

8) Gagal melanjutkan Komitmen Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF)

Tahun 2024 merupakan tahun final dalam penyelesaian program MEF yang diharapkan telah mencapai 100 persen.

Namun hingga awal tahun 2023, MEF TNI AU baru mencapai 51,51 persen, TNI AD 76,23 persen, dan TNI AL 59,69 persen.

Dengan demikian total pencapaian MEF di tahun 2023 baru mencapai 62,31 persen. Ditambah dengan pembelian alutsista bekas, capaian secara kualitatif MEF tersebut tentu saja dipertanyakan.***