PASTI TEMBUS, Ini Kisi Kisi 25 Contoh Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Plus Jawaban dan Link Download PDF
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Rabu, 07 Desember 2022 19:21 WIB
ORBITINDONESIA - Berikut ini adalah 25 kisi kisi atau contoh soal tes PPK dan PPS, terbaru, dan lengkap dengan jawabannya bagi Anda yang sedang mempersiapkan dirinuntuk mengikuti tes calon anggota PPK dan PPS.
Contoh soal tes PPK dan PPS ini berbentuk soal pilihan ganda dengan empat hingga lima pilihan jawaban.
Terdapat juga contoh soal tes PPK dan PPS dalam bentuk afau format PDF yang dapat Anda unduh (download) dengan klik link download yang ada di akhir artikel ini.
Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Agama, Istri, dan Anak
Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 pada tanggal 20 November 2022 hingga 16 Desember mendatang.
1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan...
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
Baca Juga: BARU TAHU, Segini Gaji Bulanan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Tunjangan dan Pangkat
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
Baca Juga: Bahaya, Jangan Buang Kotoran Kucing ke Kloset
5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
Baca Juga: Terbaik dan Terbaru! Deretan 30 Ucapan Selamat Hari Natal 2022 untuk Keluarga, Teman dan Tetangga
7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali....
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh....
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E
9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah.....
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
Baca Juga: Ini Wajah dan Identitas Terduga Teroris Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Bandung
12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ....
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Jawaban : E
13. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
14. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk...
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Jawaban : C
15. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara...
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban : B
16. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh....
a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan
Jawaban : D
17. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali ...
a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta
Jawaban : B
18. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu ....
a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
Jawaban : E
Baca Juga: Cek UMK Pekalongan, Naik 6,9 Persen Ini Penjelasan Wali Kota Afzan Arslan
19. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......
a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b. Memperoleh suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih
c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
Jawaban : B
20. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.
a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)
Jawaban : C
21. Tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan.
A. 5 Tahapan
B. 8 Tahapan
C. 10 Tahapan
d. 11 Tahapan
Jawaban D.
22. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.
Jawaban A
Baca Juga: Profil dan Biodata Walid Regragui, Pelatih yang Sukses Bawa Timnas Maroko Tembus 8 Besar Piala Dunia
23. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan
Jawaban B.
24. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D. 18 Bulan
jawaban D.
25. Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu yang lolos verifikasi oleh KPU diatur di dalam
A. Pasal 178,UU7/2017.
B. Pasal 179, UU7/2017.
C. Pasal 180, UU7/2017.
D. Pasal 181, UU7/2017.
Jawaban B.
Baca Juga: Kisah Haru Perjuangan Panglima TNI Yudo Margono, Sampai Pernah Tidur di Masjid
Untuk mendapatkann contoh soal PPK dan PPS format PDF, dapat klik tautan/link download di bawah ini:
>> LINK DOWNLOAD CONTOH SOAL PPK DAN PPS PEMILU 2024 <<
Itulah 25 contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***