Abdul Aziz: Kritik dan Keadilan dalam Islam
Oleh Dr. Abdul Aziz, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
ORBITINDONESIA.COM - Islam bukan agama yang membungkam suara. Sejak awal kelahirannya, Islam justru menghidupkan tradisi kritik yang sehat, dialog yang jujur, dan saran yang ikhlas — bahkan kepada pemimpin tertinggi sekalipun.
Nabi Muhammad ﷺ, sebagai teladan umat, tidak pernah menutup diri dari masukan para sahabatnya. Beliau malah mendorong budaya koreksi dan musyawarah sebagai bagian dari pondasi keislaman. Inilah yang membedakan Islam dari sistem otoriter mana pun: kritik bukan ancaman, melainkan amanah.
Strategi Perang Badar
Ketika pasukan Muslim tiba di suatu titik menjelang Perang Badar, Al-Hubab ibn Mundzir bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini ditetapkan Allah ataukah hanya strategi perang?" Nabi menjawab bahwa itu hanyalah strategi.
Al-Hubab pun menyarankan posisi yang lebih menguntungkan, dekat sumber air, agar musuh tidak bisa mengaksesnya. Nabi pun menerima saran itu sepenuhnya dan memindahkan pasukan. Kritik berbentuk pertanyaan strategis ini bukan sekadar diizinkan — ia justru mengubah jalannya perang.
Berkat saran Ibnu Mundzir ini, pasukan Islam pun memenangkan perang Badar. Padahal Quraish jumlahhya jauh lebih banyak dari pasukan Islam. Menurut Riwayat, jumlah pasukan Quraish dalam Perang Badar, 17 Ramadhan, 2 Hijriyah, mencapai 1.000 orang. Sedangkan pasukan Islam 314 orang. Kurang dari sepertiganya. Berkat saran Al-Mundzir, pasukan Islam mampu mengalahkan musuh Islam tersebut.
Bayangkan, seandainya Nabi tidak bisa menerima saran Al-Mundzir, peperangan akan berjalan kacau. Di gurun pasir, air adalah segala-galanya. Pasukan Islam lebih dahulu menguasai medan perang yang dekat dengan sumber air. Dengan posisi yang menguntungkan itu, pasukan Islam pun bisa mengalahkan tentara Quraisy yang jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak.
Trump dan MBG
Banyak pemimpin yang egonya tinggi. Hanya membenarkan pendapatnya. Donald Trump dalam perang Timur Tengah, misalnya. Beberapa jenderal, sudah menyarankan Trump jangan menyerang Iran. Negeri Persia tersebut sulit dikalahkan. Apalagi posisi geostrateginya sangat menguntungkan. Ia menguasai Selat Hormuz, jalur penting dalam perdagangan minyak.
Kalau Trump memaksakan menyerang Iran, ujar Jenderal Dan Caine – Koordinator Kepala Staf Gabungan AS – risikonya amat besar. Perang akan berkepanjangan, korban sangat besar, dan Amerika akan rugi secara militer dan ekonomi.
Trump tak peduli. Kenyataannya, dalam Perang Teluk itu, Amerika rugi besar – untuk meyatakan, secara geostrategi dan geoekonomi – Iran memenangkan peperangan.
Di Indonesia, misalnya, kini banyak ekonom dan peneliti sosial-ekonomi mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang anggarannya tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun. Para pakar itu sebetulnya setuju dengan program MBG. Hanya saja, pelaksanannya harus selektif.
Alokasinya berdasarkan riset ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, tidak setiap anak mendapat jatah MBG. Logikanya, jika seorang siswa sekolah di Yayasan Global Prestasi School yang SPP-nya perbulan untuk SD Rp 2.000.000, apakah murid-muridnya pantas mendapat MBG? Jelas tidak.
Tapi untuk sekolah di wilayah miskin di mana kebanyakan muridnya dari keluarga tak mampu, MBG adalah keniscayaan. Jadi tidak digebyah uyah. Semua siswa sekolah dapat jatah MBG.
Prof. Ferry Latuhihin, akademisi dan ekonom senior menyatakan, jika MBG diprioritaskan hanya untuk anak sekolah dari keluarga miskin, maka anggarannya cukup Rp 10 triliun. Tidak membebani anggaran negara seperti program MBG saat ini yang dananya Rp 335 trilyun.
Program pemerintah Prabowo Subianto bukan hanya MBG. Tapi juga Koperasi Merah Putih yang anggarannya Rp 3 milyar pergerai dan pajak penghasilan (gaji) pejabat negara yang nol persen.
Konsep dasar koperasi sesuai filosofinya, adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Koperasi adalah gerakan ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, di mana pengelolaan dilakukan secara sukarela dan terbuka (oleh rakyat) untuk mencapai kesejahteraan bersama (untuk rakyat).
Lalu, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Program Koperasi Merah Putih, yang didirikan negara dengan uang dari Danantara, jauh dari konsep koperasi yang sebenarnya: Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Berikutnya masalah pajak. Seperti diketahui, pajak pejabat seberapa pun besar take home pay-nya ditanggung negara. Padahal buruh pabrik yang besar gajinya sebatas UMR (Upah Minimum Regional), dikenai pajak 5 persen.
Dari ketiga contoh di atas terlihat sekali ada ketidakadilan yang tragisnya ditetapkan negara. Negara seharusnya mendengar kritik dan menyetujui kritik itu jika kritiknya sejalan dengan tujuan negara untuk menerapkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara. Itulah pentingnya negara atau pemimpin mendengar dan menganalisis kritik.
Kritik Menuju Keadilan
Seluruh tradisi kritik dalam Islam bermuara pada satu nilai agung: keadilan ('adl). Allah menegaskan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90)
Kritik tanpa keadilan adalah serangan. Keadilan tanpa kritik adalah kebutaan. Keduanya harus berjalan bersama. Islam mengajarkan bahwa kritik yang benar memiliki tiga pilar:
Niat yang ikhlas, cara yang hikmah, dan tujuan yang mulia. Goalnya dari semua itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan — berujung pada tegaknya kebenaran dan keadilan.
Ketika tiga pilar ini hadir, kritik menjadi ibadah. Ia menjadi wujud nyata dari cinta kepada kebenaran dan keadilan. Keduanya adalah fondasi manusia dalam membentuk negara. Karena itu, bila pemimpin (presiden atau raja) diam apalagi marah bila menerima kritik, maka hal itu merupaakan bentuk egoisme dan otoritarianisme dalam bernegara.
Penutup
Tradisi kritik dalam Islam bukan sesuatu yang datang belakangan. Ia hadir sejak hari-hari pertama Islam, dipraktikkan langsung oleh para sahabat terbaik kepada Nabi terbaik.
Dalam dunia yang sering menjadikan kekuasaan sebagai tameng dari akuntabilitas, Islam menawarkan jawaban yang teguh: tidak ada manusia yang kebal dari koreksi, tidak ada pemimpin yang bebas dari nasihat, dan tidak ada kebenaran yang tegak tanpa keberanian menyuarakannya. Kritik dalam Islam bukan ancaman bagi persatuan — ia justru fondasi dari keadilan yang sesungguhnya.***
