Anggaran Rp118,5 Triliun di Tangan Rakyat: Dody Hanggodo Membawa Infrastruktur ke Pelosok Negeri

ORBITINDONESIA.COM - Ruangan Rapat Komisi V DPR RI di Jakarta pada Senin (17/11) mungkin terasa formal dan dingin, namun di dalamnya, sebuah peta jalan masa depan dan harapan jutaan rakyat sedang dipertaruhkan. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, berdiri di hadapan para wakil rakyat, bukan hanya membawa deretan laporan keuangan, tetapi membawa amanah keadilan di setiap rupiah anggaran yang ia pegang.

Pertemuan itu dibuka dengan sebuah kisah tentang kepercayaan. Pada Juli 2025, pagu efektif DIPA Kementerian PU "hanya" tercatat Rp86,6 Triliun. Namun, berkat kerja keras dan efisiensi yang ketat, Menteri Dody mengumumkan sebuah capaian signifikan:

“Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan hingga Rp23,21 Triliun. Totalnya kini mencapai Rp109,81 Triliun,” jelas Menteri Dody.

Angka tambahan itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah hasil dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN—sebuah sinyal bahwa pemerintah dan parlemen percaya pada kemampuan Kementerian PU untuk mengelola dana rakyat secara efektif. Di balik persetujuan itu, tersemat janji untuk segera merealisasikan pembangunan yang sempat tertunda.

Jika 2025 adalah tahun pembuktian, maka 2026 adalah tahun perwujudan. Menteri Dody memaparkan modal utama untuk tahun depan Pagu anggaran sebesar Rp118,5 Triliun. Angka raksasa ini adalah jantung dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan dalam fokus pembangunan: berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Air dan Pangan: Menghidupkan Sawah yang Haus

Ini adalah janji kepada para petani. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 15.851 ha jaringan irigasi baru, menghidupkan lahan tidur, dan merehabilitasi 197.430 ha jaringan eksisting. Selain itu, 15 bendungan lanjutan akan memastikan stok air sebagai penjamin ketahanan pangan nasional.

Konektivitas: Mempersatukan Nusantara

Inilah darah yang mengalirkan ekonomi. Ditjen Bina Marga siap membangun 191 kilometer jalan baru dan mengamankan 1.392 km jalan eksisting dari kerusakan. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter akan menghilangkan sekat geografis. Dan yang paling menyentuh hati: Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km jalan dan 295,68 m jembatan akan memastikan jalan-jalan di pelosok yang selama ini terabaikan kini mendapatkan uluran tangan negara.

Kualitas Hidup: Martabat Sehari-hari

Ditjen Cipta Karya menjanjikan martabat bagi 115.750 keluarga dengan sistem pengelolaan air limbah yang layak. Sebanyak 49.640 Sambungan Rumah (SR) akan mendapatkan akses air bersih dari SPAM baru. Ini adalah janji bahwa tidak ada lagi ibu yang harus berjalan jauh mencari air, dan tidak ada lagi anak-anak yang rentan sakit karena sanitasi buruk.

Pendidikan: Membangun Masa Depan

Infrastruktur juga berarti mencerdaskan bangsa. Ditjen Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat dan 1.000 Unit Madrasah. Setiap unit sekolah ini adalah pilar harapan, menjamin anak-anak di daerah terpencil mendapatkan tempat belajar yang layak.

Semua program ini mulai dari P3TGAI, PAMSIMAS, hingga PISEW akan dilanjutkan melalui Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), memastikan partisipasi rakyat dan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, di tengah paparan yang optimis, Komisi V memberikan peringatan dan arahan tegas yang wajib disimak sebagai suara rakyat. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti realisasi anggaran 2025 yang baru mencapai 59,06% untuk keuangan dan 61,54% untuk fisik.

“Komitmen harus dipercepat,” tegas Lasarus. “Terima kasih untuk jajaran Kementerian PU. Namun, di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan.”

Pesan itu jelas: jangan hanya fokus di Jawa yang padat pergerakan ekonominya. Infrastruktur harus mengejar ketertinggalan di luar pulau Jawa, di mana sumber daya alam berlimpah, tetapi aksesibilitas masih tertinggal. Selain itu, Komisi V mendesak percepatan lelang dan peningkatan keterlibatan pengusaha lokal agar dana APBN benar-benar berputar di tengah masyarakat.

Menutup rapat, Menteri Dody Hanggodo menerima seluruh masukan dengan tangan terbuka. Ia berjanji, setiap saran konstruktif dari Komisi V akan ditindaklanjuti.

“Kami tetap berkomitmen menjalankan seluruh program secara efektif. Seluruh saran konstruktif dari Komisi V DPR RI akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya, membawa pulang beban anggaran Rp118,5 Triliun yang kini bukan lagi sekadar angka, melainkan sebongkah harapan yang harus segera diwujudkan menjadi jembatan, irigasi, dan sekolah di seluruh penjuru Indonesia.