Reformasi TNI: Menghadapi Tantangan dan Harapan Publik
ORBITINDONESIA.COM – Di tengah peringatan 80 tahun TNI, sorotan publik tertuju pada kasus kekerasan dan keterlibatan militer dalam urusan sipil yang memicu kekhawatiran akan kemunduran reformasi.
Sejak reformasi 1998, harapan masyarakat adalah TNI menjadi kekuatan pertahanan profesional yang tunduk pada supremasi sipil. Namun, berbagai kasus kekerasan dan keterlibatan militer dalam urusan sipil menunjukkan bahwa harapan ini belum terwujud sepenuhnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerukan pembaruan semangat reformasi TNI. Kasus kekerasan oleh tentara seperti penembakan di Aceh dan Lampung, serta pembunuhan di Banjarbaru, menandakan masalah struktural yang belum terselesaikan. Ruang impunitas semakin melebar dengan pengadilan militer tertutup bagi publik, memperkuat praktik impunitas.
Annisa Yudha dari Imparsial menekankan pentingnya TNI fokus pada ancaman eksternal dan menghindari politik serta bisnis. Al Araf dari Centra Initiative memperingatkan bahaya keterlibatan militer dalam dunia siber yang bisa mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.
Di tengah kompleksitas ancaman global, profesionalisme TNI menjadi kunci. Upaya reformasi harus terus didorong agar tidak terjebak dalam politik domestik dan dapat beradaptasi dengan dinamika keamanan regional yang berkembang pesat.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Oktober 2025)
