ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China memberikan respon soal pernyataan Dalai Lama ke-14 yang mengumumkan akan bereinkarnasi setelah kematiannya dan calon penerusnya tersebut hanya dapat diidentifikasi oleh lembaga yang ia pimpin.

"Reinkarnasi dalam ajaran Buddhisme Tibet adalah cara pewarisan yang unik. Reinkarnasi Dalai Lama, Panchen Lama, dan tokoh Buddha besar lainnya harus dipilih berdasarkan tradisi yang berlaku, melalui pengundian dari guci emas dan disetujui oleh pemerintah pusat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat, 4 Juli 2025.

Dalai Lama ke-14 pada Rabu, 2 Juli 2025 melalui video dari Dharamshala, India, mengumumkan bahwa setelah kematiannya ia akan bereinkarnasi sebagai pemimpin spiritual berikutnya dan hanya lembaga yang dipimpinnya, Gaden Phodrang Trust, yang dapat mengidentifikasi penggantinya.

Baca Juga: Tim Ilmuwan China Kembangkan Perangkat Baru yang Konversi Gesekan Ban Jadi Energi Bersih

"Tidak ada orang lain yang memiliki wewenang seperti itu untuk ikut campur dalam masalah ini. Sesuai dengan tradisi masa lalu, pencarian reinkarnasi saya dan penunjukan Dalai Lama ke-15 akan dilakukan," kata Dalai Lama di Dharamshala.

Siklus reinkarnasi merupakan inti dari agama Buddha Tibet. Namun, tidak seperti makhluk biasa yang terlahir kembali tanpa keinginan karena adanya karma, seorang guru spiritual yang dihormati seperti Dalai Lama diyakini dapat memilih tempat dan waktu kelahirannya kembali.

"Pemerintah Tibet yang disebut-sebut dalam pengasingan adalah kelompok separatis yang terbiasa membuat rumor dan kebohongan tentang Tibet dan sama sekali tidak memiliki kredibilitas," tambah Mao Ning.

Baca Juga: Imigrasi Amankan Dua WNA Asal China di Jakarta Utara, Pamuji Raharja: Mendukung Arahan Presiden

Dalai Lama ke-14 sendiri, ungkap Mao Ning, juga menjadi Dalai Lama dengan prosedur serupa dan disetujui oleh pemerintah pusat China saat itu untuk menjabat.

"Reinkarnasi Dalai Lama harus mematuhi prinsip yang berlaku, mengikuti ritual keagamaan dan adat istiadat berdasarkan sejarah. Hal tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional," ungkap Mao Ning.

Mao Ning pun meminta pihak-pihak di luar China untuk sepenuhnya menyadari sensitivitas soal Tibet dan mengakui gerakan separatisme anti-China dari Dalai Lama ke-14.

Baca Juga: Presiden AS Donald Trump: Kesepakatan Dagang dengan China Telah Ditandatangani

"Pihak-pihak lain harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, hentikan penggunaan isu-isu terkait Tibet untuk mencampuri urusan dalam negeri China," kata Mao Ning.