ORBITINDONESIA.COM - Arab Saudi dan Kuwait mengecam seruan kepala otoritas keuangan Israel yang beraliran ekstrem kanan, Bezalel Smotrich untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataan pada Rabu, 13 November 2024, memperingatkan bahwa seruan Smotrich merusak upaya perdamaian yang mencakup solusi dua negara, mendorong terus terjadinya perang, serta menyulut ekstremisme dan mengancam keamanan stabilitas di kawasan.

“Pernyataan-pernyataan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, dan mengabadikan pendudukan serta perluasan perampasan tanah dengan kekerasan, yang merupakan preseden berbahaya,” demikian isi pernyataan Arab Saudi tersebut.

Baca Juga: Presiden Erdogan Kecam Pembunuhan Aktivis Turki-AS oleh Militer Israel di Tepi Barat yang Diduduki

Pernyataan itu memberikan peringatan akan konsekuensi dari kegagalan internasional yang terus berlanjut “melampaui batas krisis ini akan memengaruhi legitimasi dan kredibilitas aturan sistem internasional, serta mengancam keberlangsungannya.”

Sementara itu, Kemenlu Kuwait menyebutkan seruan Smotrich sebagai "pelanggaran nyata hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan serta pelanggaran terang-terangan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.”

Kuwait menyatakan, pernyataan pejabat tinggi Israel itu dapat membuat situasi regional semakin rumit dan menjadi batu sandungan bagi upaya perdamaian internasional yang bertujuan mencapai perdamaian dan stabilitas regional dan dunia.

Baca Juga: Menlu Antony Blinken: Pembunuhan Aktivis Amerika Aysenur Ezgi Eygi di Tepi Barat Tak Bisa Diterima

Senin, 11 November 2024 lalu, Smotrich memerintahkan Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel memulai pembangunan infrastruktur untuk “menerapkan kedaulatan” di Tepi Barat, yang memicu gelombang kecaman di seluruh dunia Arab.

Sebelumnya pada Juni, dia juga membenarkan laporan New York Times bahwa dirinya memiliki 'rencana rahasia' untuk menganeksasi Tepi Barat dan menggagalkan upaya apa pun untuk memasukkannya ke dalam negara Palestina di masa depan.

Selain Smotrich, pemimpin Israel Benjamin Netanyahu juga berencana untuk memperkenalkan kembali aneksasi Tepi Barat ke agenda pemerintahannya ketika Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat, menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN pada Selasa, 12 November 2024.

Baca Juga: Jenazah Aysenur Ezgi Eygi, Aktivis yang Tewas Ditembak Tentara Israel di Tepi Barat Akan Diterbangkan ke Istanbul

Pada 2020, Netanyahu berencana menganeksasi pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat dan Lembah Yordania, berdasarkan rencana perdamaian Timur Tengah usulan Trump yang diumumkan pada Januari di tahun yang sama.

Wilayah yang masuk rencana Netanyahu akan dianeksasi saat itu mencakup 30 persen wilayah Tepi Barat, tetapi hal itu tidak terealisasi karena tekanan internasional dan kurangnya dukungan dari Amerika Serikat.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.

Baca Juga: Rezim Zionis Makin Brutal, Kantor UNRWA di Tepi Barat Diratakan Buldoser Israel

Pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat penting yang menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah “ilegal” dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.***