ORBITINDONESIA.COM - Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai terbentuknya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) merupakan upaya mengonsolidasikan agenda pertahanan dan keamanan nasional.

"Ini memberi keuntungan untuk meningkatkan efektivitas dalam penangkalan, pencegahan, penindakan, dan penanganan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang muncul," kata Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro, ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut Ngasiman Djoyonegoro, Kemenko Polkam menjadi terobosan baru yang mengoordinasikan dua lembaga pada bidang tersebut, yaitu TNI dan Polri, dengan seluruh jajarannya, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Lodewijk Freidrich Paulus, dari Kopassus ke Senayan Hingga Jadi Wamenko Polkam

Simon mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki analisis yang kuat terkait lingkungan strategis terkini.

Dalam konteks geopolitik, Simon menyoroti bahwa Indonesia dapat menjadi sasaran empuk dari para pihak yang sedang berkonflik.

Misalkan, lanjut dia, perang China dengan Amerika Serikat, China dengan Taiwan, perang Palestina dengan Israel, bahkan perang Ukraina dengan Rusia.

Baca Juga: LSI Denny JA: Presiden Prabowo Subianto Capai Puncak Popularitas Usai Dilantik

"Mereka bakal memperkuat dukungan baik politik maupun ekonomi untuk kebutuhan konflik mereka," ucap Simon.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rentan untuk menjadi sasaran empuk adalah indikator strategis yang dimiliki oleh Indonesia seperti jumlah penduduk yang banyak dan negara yang besar.

Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak memperkuat diri dari sisi pertahanan dan keamanan, Simon khawatir Indonesia akan sulit melakukan perlawanan.

Baca Juga: Pengamat Khairul Fahmi: Pengalaman di BIN Permudah Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

Dengan demikian, untuk 100 hari ke depan, Simon mengatakan yang harus menjadi fokus bagi Kemenko Polkam adalah merumuskan ulang strategi pertahanan dan keamanan nasional selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Mulai dari penguatan militernya, kepolisian, intelijen secara kelembagaan, hingga program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas personel dan persenjataan," kata Simon.

Prioritas kedua, kata dia, adalah penguatan pasukan siber untuk pertahanan dan keamanan, entah matra tersendiri di TNI atau unit tersendiri di Polri.

Ia menyoroti teknologi canggih yang dapat melakukan serangan tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat.

"Kemampuan untuk menghalau dan menangani serangan siber ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada jajaran negara yang disegani dunia," kata Simon.***