ORBITINDONESIA.COM - Organisasi Migrant Care menemukan 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri atau DPTLN di Johor Bahru, Malaysia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari pun menanggapi temuan itu.

Hasyim Asy'ari menyatakan, "Nah yang di Malaysia sedang ditelusuri. Kurang lebih metodenya juga akan sama dari DPT itu akan ditelusuri kembali, walaupun sebetulnya ketika proses pemutakhiran daftar pemilih sudah ada salah satu tahapan, yaitu analisis kegandaan."

Hal itu dikatakan Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Baca Juga: Hari Ini KPU Akan Bahas Lokasi Debat Ketiga Dengan Media Penyelenggara

Hasyim menjelaskan, analisis kegandaan dilakukan oleh KPU RI dari semua tingkatan, baik tingkat kabupaten/kota masing-masing, antarkabupaten/kota lintas provinsi, maupun antara pemilih di dalam negeri dan pemilih di luar negeri.

Walaupun demikian, Hasyim mengakui bahwa terjadinya nama ganda pada DPT merupakan hal yang wajar.

"Ya namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan untuk menganalisis kegandaan. Yang namanya data jutaan itu kalau kelewatan ya saya kira masih wajar," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Sarankan Komisi II DPR Panggil KPU tentang Surat Suara di Taiwan

Hasyim mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan alat kontrol seperti daftar hadir untuk mengantisipasi terjadinya nama ganda dalam DPT.

"Akan tetapi, yang ingin kami pastikan sekiranya ada nama yang ganda, itu kita pastikan alat kontrolnya dengan daftar hadir. Jadi nanti orang yang hadir mengisi daftar hadir dulu untuk memastikan bahwa yang hadir adalah memang namanya ini, sebagaimana yang ada di DPT," tuturnya.

Sementara itu, Hasyim mengatakan, pihaknya tidak menutup diri untuk melakukan koreksi, terutama berkaitan dengan nama ganda dalam DPT.

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Temukan Ratusan Surat Suara DPR dan DPRD Rusak

"Namun demikian, kalau nyatanya masih ada kegandaan juga, kami tidak menutup diri untuk dilakukan koreksi supaya menghindari potensi digunakannya nama-nama itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Hasyim.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024, mengatakan, selain 3.238 nama ganda dalam DPT Johor Bahru, pihaknya juga menemukan banyak data ganjil.

Yakni, sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang’.

Baca Juga: KPU Susun Rancangan Jadwal Pilpres 2024 Putaran Kedua: Pemungutan Suara 26 Juni!

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Pemilu anggota legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca Juga: Daftar 63 Lembaga Survei untuk Pemilu 2024 yang Telah Tercatat di KPU

Pemungutan suara pemilu anggota legislatif 2024 dilakukan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) pada tanggal 14 Februari 2024. ***