ORBITINDONESIA.COM - Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pemilihan umum (Pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi.

"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2024.

Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam Pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil.

Baca Juga: Doktor Farmasi dari Universitas Indonesia Nanang Yunarto Temukan Daun Gambir Penurun Kolesterol yang Efektif

Berikutnya, civitas academica UI meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, sampai TNI, dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

“Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing," tambah Harkristuti.

Dalam seruan kebangsaan itu, Harkristuti menegaskan bahwa UI merupakan kampus perjuangan yang telah melahirkan para pejuang dalam menghadapi peristiwa berat di masa lalu.

Baca Juga: Nahdlatul Ulama Akan Gelar Puncak Hari Lahir ke-101 di Universitas NU Yogyakarta, 31 Januari 2024

Harkristuti juga mengatakan bahwa civitas academica UI sejati-nya tidak pernah diam di tengah kerja-kerja akademiknya.

"Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat," ujar dia.

Warga dan alumni UI tidak ingin tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air hancur.

Baca Juga: Universitas Islam Indonesia Minta Jokowi Kembali Menjadi Teladan dalam Etika Kenegarawanan

Oleh karena itu, mereka mengingatkan pentingnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.