ORBITINDONESIA.COM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief menyampaikan, pihaknya terus mendorong penyelenggaraan haji yang semakin terbuka, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang.

“Kemenag selalu terbuka dengan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan haji,” kata Hilmar dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), pada 27 Februari 2023.

Hal pertama adalah mengenai standar layanan haji. Menurutnya, kendati sudah ada, namun perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah terkait standar pembiayaan. Menurutnya, hal ini penting untuk melihat proyeksi pembiayaan dan mutu layanan dapat dipantau.

Baca Juga: Tongkrongan Mewah Para Pejabat Pajak, Rubicon hingga Harley Davidson, KPK Ungkap Celah Korupsi Jadi Kaya Raya!

"Karena saya kira, kita tidak bisa setiap tahun harus berdebat panjang di media untuk biaya haji per tahun. Ini yang kita saksikan selama ini, termasuk tahun ini. Tahun lalu saya ajukan Rp 42 juta ramainya sama dengan saat ini. Saat ini saya mengajukan Rp 69 juta," paparnya.

Dengan melakuan ini, dari segi pembiayaan di masa akan datang penyelenggaraan haji lebih sistemik dan proporsional. Sehingga, jemaah dapat lebih tenang dan tahu waktu keberangkatan serta biayanya.

"Mudah-mudahan semua ini kita lakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan haji bagi jemaah di Indonesia yang saat ini sudah terdaftar," harapnya.

Pemerintah Arab Saudi menormalkan jumlah kuota haji bagi jemaah Indonesia pada 2023. Hilman Latief menyampaikan Indonesia mendapat jatah 221.000 orang.

Baca Juga: Belum Usai di Penjara Karena Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kembali Dijadikan Tersangka oleh Kejari

"Kita bersyukur bahwa akhirnya Indonesia tahun 2023 mendapat kuota sebanyak 221.000 orang. Terdiri dari 203.000 orang calon jamaah haji reguler, dan sisanya jamaah haji khusus" kata Hilmar.

Hilman menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah mitigasi. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan biaya haji (BPIH) 2023 yang semula mengacu pada biaya haji 2019.

"Kita belajar juga di tahun 2022 yang lalu ketika kuotanya itu diberikan hanya 47 persen, dan ternyata kita menghadapi situasi di mana beberapa komponen biaya yang terakhir 2019 kita jadikan rujukan," ungkapnya.

Namun Hilman menegaskan, publik perlu memahami bahwa selama rentang waktu dari 2019 ke 2023, terjadi inflasi dan kenaikan harga yang cukup signifikan di Arab Saudi. Maka dari itu, terang Hilman, pihaknya berupaya merumuskan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada jemaah maupun kepada nilai manfaat.

Baca Juga: TERUNGKAP, Kelihatan Bahagia, Ternyata Aldila Jelita dan Indra Bekti Sudah Ingin Bercerai 3 Tahun Lalu

Dalam penyesuaian BPIH tahun ini, Hilman menjelaskan, yang paling menonjol adalah komponen biaya, terutama direct cost.

Dari total BPIH sebesar Rp 90 jutaan tersebut, direct cost menyerap dana paling besar mencapai Rp80 jutaan, sedangkan untuk biaya operasional dan layanan di luar negeri maupun dalam negeri hanya sekitar 1% - 2%, belum termasuk makan.

“Kami dengan DPR sudah melakukan efisiensi dan sisiran agar biaya bisa ditekan lagi, tapi turunnya hanya Rp200.000,” imbuhnya.

Baca Juga: Prediksi Pertandingan Arsenal vs Everton di Laga Tunda Pekan ke 7 Jadi Momentum Perbesar Jarak dengan Man City

Mitigasi kedua, lanjut Hilman terkait jumlah jemaah lansia Indonesia tahun ini. Untuk tahun musim haji 1440 Hijriah, atau 2023 tidak ada batasan usia. Artinya, jemaah yang tertunda pada 2020 dan juga tertunda 2022 karena batasan usia, akan diberangkatkan di 2023.

"Kita akan memberangkatkan jemaah dengan usia di atas 65 tahun sekitar 65 ribu orang. Dan ini yang sedang kita mitigasi bagaimana penyelenggaraan haji untuk Indonesia dengan jemaah lansia yang begitu banyak,” tutupnya.***

Dapatkan informasi lainnya dari kami di Google News.